Mataram (NTBSatu) – Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal masih menemukan data pada Data Pokok Pendidikan (Dapodik) di sejumlah sekolah tidak akurat. Salah satu penyebabnya, dorongan mengejar nilai akreditasi atau kesalahan dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
“Perbaikan Dapodik ini akan kami targetkan selesai dalam dua bulan ke depan,” kata Iqbal saat menemani kunjungan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti di SMAN 8 Mataram, Selasa, 21 Oktober 2025.
Selain Dapodik, Iqbal juga menekankan pentingnya pemutakhiran data sarana dan prasarana pendidikan yang saat ini menjadi salah satu persoalan nasional. “Hal ini sebagaimana diminta oleh Menteri Mu’ti,” ujarnya.
Kondisi faktual pendidikan ini, ujar Iqbal, penting untuk disampaikan, agar program pusat yang turun sesuai dengan kondisi satuan pendidikan yang ada.
“Dan ini jadi dasar kebijakan dari Pemerintah Provinsi NTB,” tegasnya.
Menurut Iqbal, pendidikan menjadi tulang punggung perkembangan daerah di masa mendatang. Karena itu, ia akan bergegas untuk pemerataan pendidikan di seluruh kabupaten/kota di Provinsi NTB.
“Apa yang menjadi kebijakan pendidikan pusat, ini akan dikuatkan oleh daerah,” katanya.
Beberapa yang perlu Pemerintah Provinsi NTB lakukan adalah revitalisasi sekolah negeri dan swasta, perbaikan tata kelola tenaga pendidik.
Kemudian, penguatan kompetensi lulusan SMK, serta penurunan angka putus sekolah melalui sekolah satu atap dan pembelajaran jarak jauh berbasis modul.
“Arah pendidikan nasional ini jelas pemerataan kualitas pendidikan. Tak ada perbedaan yang jauh antara daerah pinggir dan tengah kota,” ungkapnya.
Sebelumnya, Mendikdasmen, Abdul Mu’ti dalam pemaparan di depan Gubernur NTB dan kepala daerah kabupaten/kota menyebutkan, masalah kerusakan sarana dan prasarana menjadi persoalan nasional.
“Angka-angkanya menunjukkan banyak hal yang perlu kita benahi,” katanya.
Tokoh Muhammadiyah ini pun mendorong pendataan kerusakan sarana dan prasarana secara akurat. Sebab, kebijakan pemerintah bersumber dari Dapodik. (*)
