Jakarta (NTBSatu) – Presiden Prabowo Subianto menilai, uang hasil sitaan kasus korupsi ekspor Crude Palm Oil (CPO) Rp13 triliun dapat memberikan manfaat besar bagi rakyat. Salah satunya untuk memperbaiki infrastruktur pendidikan.
Menurutnya, dana sebesar itu cukup untuk merenovasi sekitar 8.000 gedung sekolah di seluruh Indonesia. “Saudara-saudara, Rp13 triliun ini kita bisa memperbaiki, merenovasi 8.000 lebih sekolah,” ujar Prabowo saat menyaksikan penyerahan uang sitaan di Kejaksaan Agung, Senin, 20 Oktober 2025.
Pernyataan Prabowo muncul di tengah kondisi fasilitas pendidikan nasional yang masih memprihatinkan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2024, hampir separuh sekolah di Indonesia mengalami kerusakan. Di jenjang SD, 49 persen tergolong rusak sedang dan 11 persen rusak berat.
Sementara di jenjang SMP, 42 persen rusak sedang dan 7 persen rusak berat. Kondisi serupa terjadi di SMA dan SMK, masing-masing sekitar 30 hingga 35 persen dalam kondisi rusak. Khusus di daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T), situasinya lebih serius.
Kepala Biro Perencanaan Kemendikdasmen, Vivi Andriani mengungkapkan, dari total 20 ribu satuan pendidikan di wilayah 3T, sebanyak 10 ribu masih dalam kondisi rusak sedang hingga berat.
“Kerusakan ini sangat memengaruhi proses belajar mengajar. Terutama di wilayah dengan keterbatasan akses,” ujarnya dalam rapat bersama Komisi X DPR RI mengutip laman Kemendikdasmen, 4 Maret 2025.
Program Revitalisasi Sekolah
Sebagai informasi, pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo telah mengalokasikan anggaran besar untuk revitalisasi sekolah.
Tenaga Ahli Utama Badan Komunikasi Pemerintah, Hariqo Wibawa Satria menjelaskan, pemerintah telah menyiapkan anggaran Rp16,9 triliun untuk memperbaiki 16.140 sekolah hingga akhir 2025.
“Program ini sudah berjalan. Pada Desember nanti diharapkan lebih dari 16 ribu sekolah selesai direvitalisasi,” ujarnya mengutip dari Jawapos.com, Selasa, 21 Oktober 2025.
Selain itu, pada 2026, pemerintah berencana menambah anggaran menjadi Rp22,5 triliun untuk memperluas perbaikan hingga ke madrasah.
Berdasarkan laporan Kemendikdasmen per 20 Oktober 2025, sebanyak 14.071 sekolah di 38 provinsi telah menerima manfaat dari program revitalisasi tersebut. Yakni sekitar 98 persen dari target tahun ini.
Potensi Dana Sitaan CPO untuk Pendidikan
Jika dana sitaan Rp13 triliun benar untuk sektor pendidikan, nilainya hampir sebanding dengan satu tahun anggaran revitalisasi sekolah dalam APBN 2025.
Dengan perhitungan kasar, uang sitaan itu mampu menambah target perbaikan sekitar 8.000 sekolah. Terutama, di wilayah 3T yang masih tertinggal secara infrastruktur.
Prabowo menegaskan pentingnya pengelolaan anggaran yang efisien agar manfaatnya langsung dirasakan masyarakat.
“Kita harus memperbaiki sebanyak-banyak sekolah seluruh Indonesia dalam waktu secepat-cepatnya,” tegasnya dalam peringatan Hardiknas di SDN Cimahpar 5, Bogor, beberapa waktu lalu.
Jika dibandingkan dengan data BPS dan laporan Kemendikdasmen, gagasan Presiden untuk menggunakan uang sitaan CPO sangat relevan.
Dengan 49 persen SD dan 42 persen SMP dalam kondisi rusak sedang hingga berat, penambahan renovasi 8.000 sekolah akan berdampak signifikan terhadap pemerataan akses pendidikan.
Gagasan Presiden Prabowo memanfaatkan dana sitaan Rp13 triliun untuk renovasi sekolah memang strategis, baik secara politik maupun sosial.
Namun, dalam konteks kebijakan publik, efektivitasnya bergantung pada tiga hal: prioritas wilayah 3T, kualitas pelaksanaan proyek, dan keterbukaan pengelolaan dana.
Tanpa perbaikan tata kelola dan koordinasi lintas kementerian, dana sebesar apa pun hanya akan menambal sebagian kecil dari kerusakan yang sistemik. (*)
