Mataram (NTBSatu) – Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Mataram, Lalu Alwan Basri menepis isu renovasi rumah dinas barunya mangkrak. Ia menegaskan, proyek yang berdiri megah di selatan Islamic Center itu berjalan sesuai rencana.
“Tidak ada kendala sejauh ini, semua proses renovasi masih on track (sesuai rencana, red),” katanya, Jumat, 26 September 2025.
Sebagai informasi, Pemerintah Kota Mataram membeli rumah dinas tersebut pada 2024 dengan nilai fantastis mencapai Rp11 miliar dari seorang pengusaha asal Sumbawa.
Setelah proses pembelian, anggaran tambahan kembali digelontorkan untuk renovasi dan pengadaan mebel agar layak huni. Meski dana jumbo sudah terserap, rumah dinas itu hingga kini belum Sekda Kota Mataram, Lalu Alwan Basri tempati.
Untuk tahun ini, proyek pengadaan mebel kembali menelan Rp600 juta. Berdasarkan data resmi Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ), CV Sinar Menara, perusahaan asal Kecamatan Gunungsari, Lombok Barat, memenangkan tender.
Isu mangkraknya pembangunan pun sempat berhembus kencang di kalangan publik. Namun Sekda membantah tegas. Menurutnya, semua proses berjalan sesuai tahapan dan tinggal menunggu finishing (penyelesaian, red).
“Kalau tidak ada halangan, insyaAllah awal tahun depan saya sudah bisa menempati rumah dinas itu,” tambahnya.
Jadi Sorotan DPRD Kota Mataram
Sebelumnya, proyek pengadaan mebel rumah dinas Sekda Kota Mataram ini mendapat sorotan dari DPRD. Sebab, anggaran terus mengalir tetapi rumah tetap kosong.
“Sudah dipoles dan dibiayai, tapi tidak kunjung ditempati,” tegas Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Mataram, Ahmad Azhari Gufron, Jumat, 19 September 2025.
Ia menilai, proyek itu hanya menguras APBD tanpa manfaat nyata bagi masyarakat. Rumah dinas lama Sekda yang berlokasi di Jalan Margapati justru berfungsi sebagai Pendopo Wakil Wali Kota Mataram.
Bangunan itu kini menjadi tempat tinggal TGH Mujiburrahman sejak menjabat Wakil Wali Kota Mataram. Alhasil, rumah dinas baru yang menelan anggaran besar justru mangkrak tanpa penghuni.
Sorotan juga datang dari anggota Komisi III DPRD Kota Mataram lainnya, Ismul Hidayat. Ia menyebut, pola belanja Pemkot Mataram tidak tepat di tengah kondisi ekonomi yang masih sulit.
“Ekonomi rakyat sedang tertekan. Tetapi pemerintah malah menghamburkan APBD untuk proyek yang tidak mendesak. APBD seharusnya menyentuh kesejahteraan rakyat, bukan habis untuk bangunan kosong,” tegasnya.
Menurut Ismul, pengelolaan APBD Kota Mataram cenderung boros dan tidak berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Ia menilai, pemerintah lebih sibuk memoles proyek prestisius ketimbang menghadirkan program yang langsung memberi dampak ke masyarakat.
“Kalau rumah dinas sekda tetap kosong, untuk apa miliaran rupiah dikucurkan?. Itu sama saja membuang uang rakyat,” tambahnya. (*)
