Rumah Dinas Sekda Kota Mataram Rp11 Miliar Jadi “Proyek Pemakan Anggaran”
Mataram (NTBSatu) – Polemik penggunaan APBD Kota Mataram kembali menjadi sorotan. Rumah dinas Sekda Kota Mataram di Jalan Langko berdiri megah, tapi hingga kini tidak berpenghuni. Padahal, pemerintah sudah menggelontorkan miliaran rupiah sejak 2023 untuk pembelian dan renovasi.
Rumah yang berada di sebelah selatan Islamic Center itu sudah menyerap Rp11 miliar pada 2024, untuk pembelian dari seorang pengusaha asal Sumbawa. Setelah pembelian, pemerintah menganggarkan lagi untuk renovasi dan mebel. Ironinya, rumah itu tidak kunjung Sekda Kota Mataram, Lalu Alwan Basri tempati.
Tahun ini, proyek mebel kembali menyedot Rp600 juta. Data laman Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) mencatat CV Sinar Menara, perusahaan asal Kecamatan Gunungsari, Lombok Barat, memenangkan tender tersebut. Anggaran terus mengalir, tapi rumah tetap kosong.
“Sudah dipoles dan dibiayai, tapi tidak kunjung ditempati,” tegas Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Mataram, Ahmad Azhari Gufron, Jumat, 19 September 2025.
Ia menilai, proyek itu hanya menguras APBD tanpa manfaat nyata bagi masyarakat. Rumah dinas lama Sekda yang berlokasi di Jalan Margapati justru berfungsi sebagai Pendopo Wakil Wali Kota Mataram.
Bangunan itu kini menjadi tempat tinggal TGH Mujiburrahman sejak menjabat Wakil Wali Kota Mataram. Alhasil, rumah dinas baru yang menelan anggaran besar justru mangkrak tanpa penghuni.
Sebut Pola Belanja Pemkot Tidak Tepat
Sorotan juga datang dari anggota Komisi III DPRD Kota Mataram lainnya, Ismul Hidayat. Ia menyebut, pola belanja Pemkot Mataram tidak tepat di tengah kondisi ekonomi yang masih sulit.
“Ekonomi rakyat sedang tertekan. Tetapi pemerintah malah menghamburkan APBD untuk proyek yang tidak mendesak. APBD seharusnya menyentuh kesejahteraan rakyat, bukan habis untuk bangunan kosong,” tegasnya.
Menurut Ismul, pengelolaan APBD Kota Mataram cenderung boros dan tidak berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Ia menilai, pemerintah lebih sibuk memoles proyek prestisius ketimbang menghadirkan program yang langsung memberi dampak ke masyarakat.
“Kalau rumah dinas sekda tetap kosong, untuk apa miliaran rupiah dikucurkan?. Itu sama saja membuang uang rakyat,” tambahnya.
Ia berharap, Pemkot Mataram segera mengambil langkah tegas agar rumah dinas tersebut tidak terus menjadi “proyek pemakan anggaran.” (*)
