Mataram (NTBSatu) – Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) NTB 2024 mengalami peningkatan cukup signifikan mencapai 76,37, naik signifikan sebesar 6,31 poin daripada tahun sebelumnya.
“Alhamdulillah, Indeks Demokrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat mengalami peningkatan menjadi 76,37,” kata Wakil Gubernur NTB, Indah Dhamayanti Putri dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) capaian IDI 2024 dengan mengusung tema “Memperkokoh Demokrasi Menuju Indonesia Emas 2045”di Golden Palace Hotel, Mataram, Kamis, 25 September 2025.
Umi Dinda -sapaan Wagub NTB- menegaskan, demokrasi di Indonesia termasuk di NTB, tengah menghadapi tantangan. Namun, keragaman budaya dan agama di daerah menjadi kekuatan untuk meredam potensi konflik.
Ia juga menyampaikan apresiasi atas dukungan Pemerintah Pusat, khususnya Kementerian PUPR dalam pembangunan kembali Gedung DPRD NTB pascainsiden.
“Mohon sampaikan salam hormat kami kepada bapak mendagri. Beliau sudah memastikan untuk pembangunan kembali melalui Kementerian PUPR bagi Gedung DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat,” ujarnya.
Wagub Dinda juga menambahkan Indeks Demokrasi NTB naik menjadi 76,37. Kehadiran peserta Rakornas menjadi bentuk dukungan nyata NTB adalah daerah ramah demokrasi dan terbuka.
Evaluasi dan Perkuat Demokrasi Nasional Berkelanjutan
Sementara itu Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kemenko Polkam, Mayjen TNI Dr. Heri Wiranto, M.M., M.Tr.(Han), menyampaikan, Rakornas ini menjadi forum strategis untuk mengevaluasi capaian IDI 2024 sekaligus memperkuat demokrasi nasional secara berkelanjutan.
Ia menegaskan, pemilihan NTB sebagai lokasi acara bersifat strategis untuk mendukung perekonomian daerah sekaligus menyambut perhelatan MotoGP Mandalika.
“Rakornas ini bisa saja digelar di Bali atau Batam, tetapi kami memilih NTB sebagai entry point (titik masuk, red) sebelum MotoGP. Kami juga mengapresiasi peningkatan signifikan capaian IDI NTB tahun 2024 yang naik 6,34 poin,” tegasnya.
Secara nasional, capaian IDI 2024 yang rilis Agustus 2025 naik menjadi 79,81 dari sebelumnya 79,51. Meski meningkat, skor tersebut masih berada pada kategori “sedang.” Sementara NTB mencatat skor 76,37, menunjukkan kemajuan positif yang diharapkan dapat dipertahankan.
IDI sendiri menjadi salah satu indikator pembangunan politik yang tercantum dalam RPJMN 2025–2029 dan RPJPN 2025–2045. Bahkan, IDI telah ditetapkan sebagai Indeks Kinerja Utama (IKU) bagi para Gubernur.
Kemenko Polkam juga menyampaikan enam rekomendasi strategis untuk memperkuat demokrasi ke depan, yakni:
- Penyempurnaan regulasi demokrasi;
- Penguatan kebebasan sipil;
- Penguatan lembaga demokrasi;
- Peningkatan kultur politik demokratis;
- Optimalisasi data IDI;
- Kolaborasi multipihak.
Pada kesempatan itu, juga diserahkan penghargaan capaian IDI 2024 kepada lima provinsi dengan skor tertinggi, yakni:
Peringkat 1: Daerah Istimewa Yogyakarta;
Peringkat 2: Provinsi Bali;
Peringkat 3: Provinsi Kalimantan Barat;
Peringkat 4: Provinsi Jawa Tengah;
Peringkat 5: Provinsi DKI Jakarta.
Dengan terselenggaranya Rakornas ini, Pemerintah Pusat menegaskan arah demokrasi Indonesia ke depan adalah demokrasi yang sejuk, damai, serta sesuai dengan kepribadian bangsa. (*)
