Mataram (NTBSatu) – Komisi IV DPRD Provinsi NTB menegaskan, dua kunci utama mewujudkan program Desa Berdaya dan NTB Inklusif adalah kolaborasi lintas pihak dan data yang akurat.
Hal ini Ketua Komisi IV DPRD NTB, Hamdan Kasim tegaskan dalam Dialog Publik “Kolaborasi Lintas Sektor untuk NTB Inklusif dan Desa Berdaya” yang digelar Lakpesdam NU NTB di Bhumi Resto Mataram, Jumat, 19 September 2025.
“Bagaimanapun panjangnya diskusi, tanpa kolaborasi yang kuat antara pemerintah, DPRD, dan masyarakat sipil, program ini akan sulit terwujud,” tegas Hamdan.
Hamdan memaparkan, program ini menyasar 442 desa di NTB. Sebanyak 106 desa masuk kategori miskin ekstrem dan 336 desa lainnya masih miskin absolut.
Menurutnya, pengentasan kemiskinan tidak bisa hanya sebatas bantuan, tapi harus beriringan dengan peningkatan kualitas SDM dan kemandirian desa.
Program Desa Berdaya dan NTB Inklusif juga telah masuk dalam APBD Perubahan 2025, dengan alokasi dana mencapai puluhan miliar rupiah.
“Ini adalah komitmen bersama gubernur dan DPRD,” ujar Hamdan.
Meski begitu, ia menyoroti pentingnya transparansi data dari Bappeda Provinsi NTB agar program tepat sasaran.
“Lakpesdam NU NTB siap membantu percepatan pengentasan kemiskinan, tapi harus berbasis data, bukan asumsi. Saya kira Bappeda punya data lengkap itu,” tambahnya.
Hamdan berharap seluruh pihak bergerak cepat agar program selaras dengan visi NTB Sejahtera, Maju, dan Mendunia.
“Bulan Oktober kita masuk pembahasan APBD murni. Ruang fiskal akan lebih longgar. Harapannya, program ini bisa berjalan lebih efektif,” ujarnya. (*)
