Pemerintah Pusat Turun Tangan Tangani Kerusakan Gedung DPRD NTB, Siapkan Anggaran Rp900 Miliar
Mataram (NTBSatu) – Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian memastikan, Pemerintah Pusat akan mengambil peran langsung dalam pemulihan fasilitas umum pasca kerusuhan di sejumlah daerah, termasuk di NTB.
“Untuk kerusakan fasum yang ringan silakan dikerjakan dengan APBD atau CSR atau gotong royong secepat mungkin. Yang sedang dan masih punya uang silakan dikerjakan secepatnya. NTB salah satu yang paling parah iya, NTB kemungkinan akan dibantu Kementerian PU,” ujar Tito dalam Rapat Koordinasi Tingkat Menteri, Senin, 8 September 2025.
Tito menjelaskan, Kementerian PUPR telah menyiapkan anggaran Rp900 miliar untuk pemulihan fasilitas umum di berbagai daerah. Dengan target rampung dalam enam bulan.
Gedung DPRD NTB Dibakar Massa
Perhatian besar Pemerintah Pusat tak lepas dari peristiwa pembakaran Gedung DPRD Provinsi NTB pada Sabtu, 30 Agustus 2025.
Massa yang awalnya menggelar aksi damai berbalik ricuh, setelah tersulut isu kenaikan gaji DPR RI sebesar Rp3 juta per hari. Serta insiden tewasnya pengemudi ojek online, Affan Kurniawan yang terlindas mobil taktis Brimob.
Ribuan massa kemudian menyerbu gedung DPRD, meneriakkan “revolusi”, dan membakar hampir seluruh bangunan. Sejumlah ruangan, termasuk ruang komisi dan ruang Ketua DPRD NTB, hangus dilalap api.
Kerusuhan di NTB merupakan bagian dari gelombang unjuk rasa yang terjadi di seluruh Indonesia. Sejak 25 Agustus hingga 7 September 2025, tercatat 228 aksi di 35 provinsi. Konsentrasi massa banyak menyasar gedung DPR RI, DPRD, Mabes Polri, Mako Brimob, hingga kantor kepolisian daerah.
Selain NTB, terdapat 10 gedung DPRD lain yang juga terbakar, antara lain di Jambi, Sumatera Selatan, Kota Kediri, Kabupaten Kedir. Lalu, Pontianak, Surakarta, Brebes, Kota Tegal, Jawa Barat, dan Sulawesi Selatan. (*)
