IDJN Rilis Kado Merdeka 80 Tahun RI, 17 Catatan Kontroversial di Era Prabowo-Gibran
Mataram (NTBSatu) – Indonesian Data Journalism Network (IDJN) merilis 17 catatan penting sebagai “Kado Merdeka”, dalam momentum HUT ke-80 Republik Indonesia (RI), Minggu, 17 Agustus 2025.
“Kado Merdeka” tersebut berisikan sejumlah kebijakan kontroversi di era pemerintah Presiden, Prabowo Subianto dan Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka.
“Indonesia merdeka 80 tahun, tapi rakyat banyak disuguhi kebijakan dan pernyataan kontroversial. Dari gaji anggota DPR 3 juta perhari hingga PBB naik 775 persen,” tulis IDJN dalam laporannya di akun Instagram @idj_network, Minggu, 17 Agustus 2025.
Daftar tersebut menyoroti kebijakan dan isu publik yang menuai sorotan, mulai dari soal ekonomi, politik, hingga tata kelola pemerintahan.
Beberapa poin utama di antaranya, gaji anggota DPR Rp3 juta per hari. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) melonjak hingga 775 persen di sejumlah daerah, menyerahkan data pribadi WNI ke AS.
Larangan jual LPG 3 kilogram secara eceran, tambang nikel di Raja Ampat. Kemudian, sengketa empat pulau Aceh–Sumut, PPN naik menjadi 12 persen, menyebut tragedi 1998 bukan pelanggaran HAM berat.
Rencana penampungan warga Gaza di Pulau Galang, pemerintah menulis ulang sejarah Indonesia. Selanjutnya, penggunaan kop surat dan stempel resmi Kemendes untuk acara pribadi menteri, retreat pejabat di tengah efisiensi anggaran.
Lalu, pembentukan lembaga baru Danantara, tentara dan polisi menjadi petani, program makan bergizi gratis dengan berbagai masalah. Serta, usulan Soeharto menjadi Pahlawan Nasional dan rumah subsidi hanya 18 meter persegi.
Menurut IDJN, daftar ini menjadi simbol wajah kebijakan terbaru di bawah kepemimpinan Prabowo – Gibran. Sekaligus refleksi bagi masyarakat untuk lebih kritis dalam mengawal arah pemerintahan.
Catatan tersebut menjadi pengingat bahwa di usia 80 tahun kemerdekaan, arah kebijakan nasional harus senantiasa berpihak pada kepentingan publik.
Di era pemerintahan Prabowo – Gibran, transparansi dan akuntabilitas kini diuji, apakah 17 “kado merdeka” ini akan menjadi pijakan menuju perbaikan, atau justru menambah daftar persoalan bangsa. (*)
