Sumbawa Besar (NTBSatu) – Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P., melantik 89 orang pejabat struktural di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa, pada Jumat, 1 Agustus 2025 di Aula Lantai III Kantor Bupati Sumbawa.
Mutasi ini tercatat yang perdana sejak Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa dilantik, tanggal 20 Februari 2025 lalu.
Pelantikan ini ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 833 Tahun 2025, tertanggal 31 Juli 2025. Isinya, pemberhentian, pengangkatan, dan Pemindahan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator. Selain itu, Jabatan Pengawas di lingkungan Pemkab Sumbawa.
Penetapan tersebut juga berdasarkan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, sebagaimana tercantum.
Hal ini mengacu pada Surat Nomor 100.2.2.6/4164/OTDA, perihal Persetujuan Pengangkatan dan Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, dan Surat Nomor 100.2.2.6/4165/OTDA. Perihal Persetujuan Pengangkatan dan Pelantikan Pejabat Administrator dan Pengawas.
Dalam sambutannya, Bupati Jarot menegaskan, mutasi murni berdasarkan kebutuhan organisasi. Bertujuan untuk mengoptimalkan roda pemerintahan dan pelayanan publik.
“Pelantikan hari ini bukanlah kegiatan seremonial biasa, ini adalah langkah penting dalam memastikan gerbong birokrasi tetap berjalan baik, tetap bertenaga, dan terkendali,” tegasnya.
Hal ini penting untuk penyegaran struktur organisasi. Semata-mata hanya untuk kebutuhan organisasi yang nyata.
“Mutasi hari ini bukan karena titipan, bukan transaksi, bukan tekanan tim sukses, dan bukan bagi-bagi jabatan,” jelasnya.
Menurut politikus NasDem ini, mutasi tanggung jawab untuk menyusun birokrasi yang menjawab harapan masyarakat, dan mewujudkan visi-misi daerah.
Bupati juga kembali menegaskan, setiap pejabat yang dilantik telah menandatangani pakta integritas. Isinya, jika target dalam setahun tidak tercapai, maka bersedianya digeser dari posisinya.
“Jabatan adalah amanah. Amanah itu tidak kekal dan akan dimintai pertanggungjawaban, baik di dunia maupun di akhirat,” tambahnya.
Ia mengajak birokrasi membangun pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan produktif. “Jangan merasa paling pintar, sinergi adalah kekuatan utama birokrasi,” pungkasnya. (*)
