Mataram (NTBSatu) – Dua tersangka dugaan korupsi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bank BNI Cabang Bima, kembali mangkir dari pemeriksaan.
Dua tersangka yang mangkir masing-masing inisial EH dan SR. Keduanya berperan sebagai Collection Analyst (CA) atau yang bertugas mencari dan mengumpulkan data calon nasabah.
Kanit Tipikor Sat Reskrim Polres Bima Kota, Ipda Eka Rahman mengatakan, ini merupakan kedua kalinya para tersangka mangkir dari panggilan penyidik.
“Keduanya sudah kami penggil untuk kali kedua, tapi tidak menghadirinya. Panggilan pertama juga mangkir,” katanya pada Selasa, 29 Juli 2025.
Polisi berpeluang menjemput paksa EH dan SR. Kendati demikian, Eka mengaku pihaknya akan memaksimalkan upaya pemanggilan secara patut. Yakni dengan melayangkan pemanggilan
“Sementara kami laporkan dulu ke pimpinan,” tutur Eka.
Menyinggung proses penahan, para penyidik menunggu hasil pemeriksaan dan perintah Kasat Reskrim Polres Bima Kota, AKP Dwi Kurniawan Putra.
“Penahanan nanti sesuai arahan pimpinan,” sambung Eka.
Sebagai informasi, polisi telah menetapkan sembilan orang dalam kasus korupsi KUR BNI Cabang Bima. Tiga orang dari pihak bank, sementara sisanya agen pengumpul.
Dari sembilan orang tersebut, ada satu orang mantan anggota dewan.
“Benar, tersangka inisial D mantan anggota DPRD Kabupaten Bima,” ucap Kasat Reskrim Polres Bima Kota AKP Dwi Kurniawan, beberapa waktu lalu.
Berikut inisial sembilan orang tersangka kasus korupsi penyaluran KUR BNI Cabang Bima 2019-2020:
- MA (Mantan Kepala Cabang);
- D (Wakil Kepala Cabang);
- IM (Kepala Kredit);
- D (CA, mantan anggota DPRD);
- EH (CA);
- I (CA);
- IS (CA);
- MI (CA);
- SR (CA).
Dugaannya mereka melakukan korupsi dana KUR tahun 2019-2020 yang seharusnya diperuntukkan para petani. Dari kasus ini muncul kerugian negara sebesar Rp39 miliar lebih. Angka berdasarkan audit dari BPKP Perwakilan NTB.
Masing-masing petani seharusnya mendapatkan plafon pinjaman senilai 20-25 juta rupiah. Plafon ini cair dalam bentuk fasilitas pertanian berupa pupuk dan alat pertanian.
Namun, dalam perjalanannya petani menerima bantuan tidak sesuai anggarannya. (*)
