Mataram (NTBSatu) – Anggota DPRD NTB, Indra Jaya Usman atau IJU memenuhi panggilan Kejati NTB terkait dugaan korupsi penyerahan dan pengelolaan Pokir DPRD NTB tahun 2025.
Kepada wartawan IJU mengaku, tidak mengetahui persoalan dana Pokir yang dilaporkan ke Kejati NTB. Alasannya, karena ia merupakan anggota DPRD NTB baru.
“Saya jelaskan kepada pemeriksa bahwa saya ini Anggota DPRD baru yang dilantik bulan September 2024. Sedangkan APBD 2025 ini bulan Agustus 2024, satu bulan sebelum pelantikan saya,” katanya usai menjalani pemeriksaan di Pidsus Kejati NTB, Kamis, 24 Juli 2025.
Ia mengaku datang ke gedung yang bertempat di Jalan Langko, Kota Mataram tersebut pukul 09.00 Wita. Penyelidik melontarkan 18 pertanyaan kepada politisi Partai Demokrat ini. Isinya, berkaitan dengan pengelolaan pokir tahun 2025. IJU pun mengaku tak mengetahui pembahasan dana pokok pikiran tersebut.
“Saya belum dilantik. Tentu saya sampaikan apa adanya,” jelasnya.
Beredar informasi bahwa IJU dan sejumlah anggota DPRD baru lainnya mengatur pembagian duit masing-masing ratusan juta. Ketua DPD Partai Demokrat NTB itu pun angkat suara. Menurutnya, kewenangan tersebut bukanlah wewenang anggota. Melainkan otoritas pimpinan dewan. Dalam hal ini adalah Baiq Isvie Rupaeda.
“Mestinya pimpinan (Ketua DPRD) yang tahu soal ini. Karena seperti yang saya bilang tadi, saya dilantik setelah pembahasan APBD. Tentu saya tidak mengetahui,” kelitnya.
Dengan begitu, IJU dengan menepis segala tuduhan-tuduhan yang menyudutkannya. Menurutnya, perosalan ini tidak semata-mata berkaitan dengan hukum. Namun lebih kuat dengan nuansa politik.
“Selama ini saya diam. Itu semua tidak benar. Itu semua fitnah. Bagi saya ini lebih kental nuansa politik,” tutupnya.
Terpisah, Kasi Penerangan Hukum (Penkum) Kejati NTB, Efrien Saputera membenarkan adanya pemeriksaan anggota dewan tersebut.
“Iya, benar. Pidsus memeriksa anggota DPRD NTB hari berkaitan dengan dugaan korupsi Pokir tahun 2025,” singkatnya. (*)
