Okupansi Hotel di NTB Masih Rendah, Berharap Didongkrak Fornas VIII

Mataram (NTBSatu) – Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel berbintang di Indonesia terus menunjukkan tren positif. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), okupansi nasional pada Mei 2025 mencapai 48,28 persen, naik 1,30 persen dari bulan sebelumnya.
Provinsi Bali kembali menjadi juara okupansi hotel dengan TPK tertinggi sebesar 58,10 persen, menyusul DI Yogyakarta (53,94 persen) dan Kalimantan Selatan (52,69 persen).
Di sisi lain, Nusa Tenggara Barat (NTB) harus puas berada di peringkat ke-25 dari 38 provinsi, dengan tingkat hunian hotel berbintang hanya 38,76 persen.
Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) NTB, Ni Ketut Wolini menyebut, angka tersebut masih jauh dari harapan. Mengingat NTB memiliki potensi wisata besar yang belum tergarap maksimal.
“Angka 38,76 persen itu masih terlalu rendah untuk NTB, apalagi dengan kekayaan alam, budaya, dan event–event nasional yang sudah berjalan. Ini sinyal bahwa promosi pariwisata kita harus lebih masif dan tepat sasaran,” ujarnya, Senin, 14 Juli 2025.
Wolini menekankan, perlunya kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah daerah, pelaku industri perhotelan, dan sektor transportasi untuk menciptakan ekosistem wisata yang lebih menarik dan mudah wisatawan akses.
“Kita butuh akselerasi promosi, khususnya ke wisatawan domestik. Selain itu, konektivitas penerbangan ke NTB juga masih terbatas. Ini jadi tantangan yang harus segera diatasi jika ingin okupansi naik signifikan,” tambahnya.
Sebagai perbandingan, Papua Barat menjadi provinsi dengan TPK terendah, yakni 22,38 persen, meskipun ada kenaikan dari bulan sebelumnya. Sedangkan beberapa provinsi lain yang berada di bawah NTB antara lain Sulawesi Barat (23,11 persen), Bangka Belitung (23,56 persen), dan Papua Pegunungan (24,06 persen).
Sementara itu, provinsi tetangga seperti Bali (58,10 persen) dan Jawa Timur (49,26 persen) menunjukkan performa yang jauh lebih baik.
“Saya pikir NTB perlu strategi yang lebih tajam untuk bisa bersaing di sektor perhotelan dan pariwisata nasional,” tukas Wolini.