Mataram (NTBSatu) – Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) NTB, Wirawan Ahmad mengakui adanya kegiatan dinas yang tidak masuk dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2025.
“Sebagai pejabat baru (kepala) Dispora NTB, kami sudah mengevaluasi. Melakukan monitoring terhadap semua program dan kegiatan secara internal terkait pengelolaan anggaran,” katanya kepada NTBSatu, Kamis, 10 Juli 2025.
Dari hasil evaluasi dan monitoring, Wirawan menemukan ada beberapa kegiatan yang sudah kontraktor laksanakan (kerjakan). Akan tetapi tidak tersedia sumber anggarannya.
“Bagaimana proses bisa seperti itu? Kami tidak memahami,” ucap Mantan Plt Inspektur Inspektorat NTB ini.
Berangkat dari itu, pihak dinas telah bersurat kepada Inspektorat NTB. Tujuannya, agar salah satu Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) tersebut melakukan audit terhadap kegiatan yang sudah berlangsung tanpa ketersediaan dukungan.
“Kegiatan itu, renovasi aset milik pemerintah provinsi yang ada di Dispora. Di mana kegiatan tersebut tidak ada sumber anggarannya di tahun 2025,” tegasnya.
Kasus Dinas Pemuda dan Olahraga terus berjalan di Polresta Mataram. Mereka rencananya akan meminta sejumlah data ke dinas. Menanggapi itu, Wirawan mengaku pihaknya akan bersikap kooperatif. Termasuk memberikan data-data yang polisi butuhkan.
“Kami tentu kooperatif memberikan data dalam rangka penegakan hukum,” ucapnya.
Dugaan Fee Proyek
Kanit Tipikor Sat Reskrim Polresta Mataram, Iptu I Komang Wilandra sebelumnya mengatakan, akan menelusuri dokumen proyek persiapan Fornas yang akan berlangsung pada akhir Juli 2025 tersebut.
“Karena berkaitan dengan pelaksanaan Fornas, tentu datanya ada di sana (Dispora). Kami akan minta,” katanya.
Karena itu, sambung Komang Wilandra, pihaknya harus berangkat dari data pelapor. “Karena yang diadukan ini soal dugaan penerimaan fee proyek persiapan, makanya kami minta pelapor kasih data pendukungnya,” ujarnya.
Laporan masyarakat yang masuk ke Polresta Mataram adalah dugaan penerimaan fee proyek persiapan untuk perbaikan fasilitas olahraga. Dugaannya, fee itu berasal dari kontraktor.
Dalam laporan aduan, muncul dugaan bahwa fee tersebut masuk ke kantong pejabat Dispora NTB melalui Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (KORMI).
Berangkat dari itu, kepolisian juga akan meminta klarifikasi dari pihak KORMI NTB sebagai penerima anggaran dalam bentuk dana hibah tersebut.
“Untuk KORMI pastinya akan kami dalami juga, tetapi kami fokus dahulu ke data pelapor yang buat aduan, itu yang masih kami tunggu,” ujarnya.
Informasi di lapangan, Dinas Pemuda dan Olahraga NTB bakal memperbaiki sejumlah fasilitas olahraga pada tahun 2024. Perbaikan tersebut bagian dari persiapan sebagai tuan rumah Festival Olahraga Masyarakat Nasional (Fornas) 26 Juli-1 Agustus 2025 mendatang. (*)
