Mataram (NTBSatu) – Fenomena kos-kosan elite di kawasan Cakranegara, Kota Mataram kini tengah menjadi sorotan.
Bangunan mewah dengan fasilitas lengkap setara hotel bintang, namun berlabel “kos-kosan”, diduga sengaja untuk menghindari kewajiban pajak dan retribusi daerah.
Tarif sewanya pun tak main-main, mulai dari Rp2,5 juta hingga Rp4 juta per kamar per bulan. Fasilitas yang ditawarkan pun nyaris setara hotel. Mulai dari kamar ber-AC, TV, layanan kebersihan, hingga ruang tamu dan dapur bersama. Tapi sayangnya, tidak ada pajak yang masuk ke kas daerah seperti hotel resmi.
Camat Cakranegara, Irfan Syafindra membenarkan temuan ini dan mengaku cukup prihatin.
“Banyak kos-kosan yang fasilitasnya bukan lagi seperti tempat tinggal biasa. Sudah mirip bahkan lebih dari hotel melati, tapi mereka tidak bayar pajak seperti hotel,” ungkapnya, Selasa, 10 Juni 2025.
Menurutnya, sejak pandemi Covid-19 dan perhelatan MotoGP beberapa tahun lalu, tren kos-kosan elite meningkat signifikan.
Bahkan ada bangunan hotel yang menjadi kos-kosan, karena pengusaha menganggap lebih menguntungkan secara bisnis.
“Ada hotel yang tidak laku, lalu jadi kos-kosan dengan sistem sewa bulanan sampai mingguan. Lebih menjanjikan, tapi mereka tidak ikut menyumbang PAD seperti hotel lainnya,” lanjutnya.
Saat ini, belum ada pendataan yang benar-benar lengkap soal jumlah dan izin kos-kosan elite tersebut. Namun berdasarkan pantauan pihak kecamatan, kawasan padat seperti Cakranegara Tengah, Cilinaya, Saptamarga, hingga Cakra Barat menjadi titik sebar utama. Jumlahnya diperkirakan mendekati 100 unit.
Hotel Merasa Rugi
Masalah ini pun mulai memicu keluhan dari pelaku usaha perhotelan, yang merasa rugi karena persaingan tidak sehat.
“Hotel bayar pajak, mereka tidak. Padahal, wisatawan naik, tapi okupansi hotel justru turun,” ujar Irfan.
Irfan mendorong agar ke depan ada regulasi tegas untuk mengatur keberadaan kos-kosan elite ini. Bukan untuk membatasi usaha, melainkan untuk menciptakan keadilan dan memastikan semua sektor ikut berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Kalau fasilitas dan sistemnya sudah seperti hotel, harusnya juga kena pajak yang sama. Supaya adil dan daerah juga mendapat manfaat,” tutupnya. (*)
