Mataram (NTBSatu) – Anggota Komisi III DPRD NTB, Muhammad Aminurlah menyesalkan pernyataan Guru Besar Universitas Mataram, Zainal Asikin yang mengatakan pencalonan untuk jajaran Bank NTB Syariah tidak diberikan kesempatan lagi.
Anggota DPRD Kabupaten Bima tiga periode itu mengatakan, ungkapan itu tidak pantas disampaikan oleh seorang profesor.
“Tidak boleh di era demokrasi. Semua orang berhak,” tegas Maman, Kamis, 24 April 2025.
Ia menyesalkan pernyataan Guru Besar Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram (FHISIP) Universitas Mataram itu.
“Menyesatkan itu. Saya sayangkan seorang dengan tingkat profesor bicara begitu,” sambung Maman.
Anggota Komisi III yang membidangi keuangan dan perbankan ini mengatakan, untuk Bank NTB Syariah yang harus dilakukan pertama adalah audit investigasi.
“Tidak harus dilakukan Pansel dulu. Kalau orang yang intelektual itu, bukan harusnya Pansel dulu. Sekarang harusnya audit dulu sebenarnya. Itu yang harus disampaikan oleh seorang profesor,” tegas Maman.
Ia menjelaskan, Bank NTB Syariah merupakan bank milik seluruh rakyat yang ada di tanah Bumi Gora. Maman secara tegas meminta audit investigasi terlebih dahulu.
“Bank NTB ini punya rakyat. Harusnya kalau dia bobrok itu harus diaudit dulu. Audit investigasi. Sejauh mana hasil audit investigasi?,” tanya Maman.
Maman mengatakan, setelah audit investigasi baru diambil langkah berikutnya. “Baru kita pikir-pikir langkah berikutnya,” tambahnya.
Maman juga mempertanyakan fungsi pejabat komisaris dan pejabat pengawasan terhadap Bank NTB Syariah. “Tapi sejauh mana hari ini pengawasan pada komisaris independen dan komisaris pengawas,” kata Maman. (*)
