Mataram (NTBSatu) – Gubernur NTB terpilih, Lalu Muhamad Iqbal memastikan berada di garis terdepan dalam menjalankan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran.
“Sebagai kepala daerah, Pak Iqbal akan memastikan setiap kebijakan yang diambil berorientasi pada penghematan belanja. Serta mengalihkan anggaran ke program yang berdampak langsung bagi masyarakat,” kata koordinator tim transisi Iqbal-Dinda, Dr. Adhar Hakim kepada NTBSatu, Minggu, 2 Februari 2025.
Berdasarkan instruksi Inpres Nomor 1 Tahun 2025 mengamanatkan efisiensi belanja negara di seluruh tingkatan pemerintahan. Pemerintah pusat mengambil langkah tegas dalam penghematan belanja negara dengan menerbitkan Inpres tersebut.
Kebijakan ini mengharuskan seluruh pemerintah daerah memangkas pengeluaran yang tidak esensial. Termasuk acara seremonial, perjalanan studi banding, pencetakan dokumen, publikasi, dan seminar. Langkah ini bertujuan supaya anggaran lebih tersalurkan pada program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Sebagai bagian dari kebijakan tersebut, setiap OPD harus mengurangi perjalanan dinasnya hingga 50 persen. Begitu juga dengan honorarium dan anggaran, harus beralih ke sektor yang lebih berdampak.
Pemerintah daerah wajib menyusun ulang prioritas belanja agar setiap rupiah yang keluar benar-benar efektif dan efisien. Dan Iqbal telah mempraktikan efisiensi anggaran itu.
“Kebijakan ini sudah mulai dijalankan. Salah satunya dengan meniadakan kegiatan seremonial seperti pelantikan di Jakarta. Itu bentuk konkret efisiensi,” ucapnya.
Direktur Policy–plus (P-plus) Research and Consultan ini menekankan juga pentingnya memilah belanja yang tidak berdampak langsung pada masyarakat.
Pemangkasan akan menyasar kebutuhan sekunder, termasuk kendaraan dinas dan perjalanan luar daerah yang tidak mendesak.
“Kalau substansinya bisa diselesaikan secara online, maka tidak perlu perjalanan dinas. Kecuali ada hal teknis yang benar-benar membutuhkan kehadiran fisik,” tandas eks Kepala Ombudsman RI Perwakilan NTB. (*)
