Lombok Timur (NTBSatu) – Pemerintah Kabupaten Lombok Timur (Pemkab Lotim), menghadapi kendala serius mengeksekusi berbagai proyek strategis Pemerintah Pusat. Kendala tersebut akibat minimnya lahan milik daerah.
Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin menegaskan, keterbatasan tanah menjadi penyebab utama tidak maksimalnya realisasi program nasional di wilayahnya.
Ia mengungkapkan kondisi tersebut saat memberikan arahan saat pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan pejabat pada Kamis, 23 Oktober 2025.
Ia menilai, meski Pemerintah Pusat terus menggulirkan banyak program, minimnya aset daerah membuat Lombok Timur sering kali tidak siap menyediakan lahan.
“Program dari pusat seringnya menuntut ketersediaan lahan luas. Tetapi tanah aset kita sangat sedikit, karena sebagian sudah dihibahkan ke berbagai pihak,” ujar Iron, sapaan Bupati Lombok Timur.
Sebagai contoh, pembangunan Sekolah Unggulan Garuda di Pringgabaya. Program tersebut baru bisa terealisasi setelah Pemkab mendapat hibah lahan seluas 30 hektare dari Pemerintah Provinsi NTB.
Ia menilai, jika aset daerah bertambah, maka Lombok Timur akan lebih mudah mendapatkan kepercayaan dan dukungan dalam pelaksanaan proyek-proyek strategis.
“Kalau aset kita banyak, maka Lombok Timur terlihat kaya dan siap. Besok kalau ada proyek nasional, kita bisa langsung siapkan lahannya untuk kepentingan masyarakat dan kemajuan daerah,” tegasnya.
Manfaatkan Aset Jadi Produktif
Selain itu, ia juga menyoroti persoalan penguasaan aset berupa pulau-pulau kecil yang kerap menjadi rebutan antarinstansi. Bupati Iron menuturkan, dalam forum Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), banyak daerah berebut hak atas pulau-pulau kecil.
Namun, ia memilih berpikir bagaimana aset tak berfungsi bisa produktif tanpa melanggar aturan konservasi. “Solusinya, kalau satu pulau kecil luasnya 20 hektare, kita bagi dua: sepuluh hektare untuk KKP dan sepuluh hektare untuk daerah. Dengan cara ini, izin pengelolaan bisa lebih mudah diperoleh,” jelasnya.
Lebih jauh, Bupati Iron juga menyinggung program nasional untuk swasembada garam industri. Menurutnya, meski KKP tengah berupaya mengurangi impor garam industri yang mencapai 2,7 juta ton per tahun, Lombok Timur tetap kesulitan berpartisipasi karena tidak memiliki lahan tambak garam yang memadai.
“KKP bahkan sudah memperoleh lahan 13 ribu hektare di NTT untuk proyek garam industri. Sementara kita di Lombok Timur diminta menyiapkan 2 ribu hektare saja tetap tidak bisa, karena lahan kita memang tidak ada,” ungkapnya.
Kondisi minimnya aset ini, sambungnya, menjadi tantangan besar bagi Pemkab Lombok Timur dalam mendukung pembangunan nasional. Ia menegaskan, perlunya strategi pengelolaan aset yang lebih bijak agar daerah memiliki posisi kuat dalam pelaksanaan proyek pusat di masa mendatang. (*)
