Mataram (NTBSatu) – DPRD NTB menyesalkan sikap Penjabat (Pj) Gubernur NTB, Hassanudin yang terkesan diam dalam sengkarut proyek DAK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Provinsi NTB.
Seharusnya sebagai pemimpin tertinggi melakukan langkah evaluasi keras. Tidak sekedar retorika, tapi dengan tindakan.
Kritik pedas itu datang dari anggota DPRD NTB, Muhammad Aminurlah. Keributan pada proyek DAK senilai Rp99 Miliar, terkesan hanya jadi tontonan eksekutif.
Belum lagi muncul masalah baru. Proyek Smart Class berupa pengadaan papan literasi digital senilai Rp49 Miliar yang diduga pengadaannya tidak jelas.
“Saya pertanyakan sikap diamnya Pj. Gubernur NTB sebagai pimpinan tertinggi di daerah ini. Apa sikapnya? Apa langkah langkah kongkret yang sudah dia lakukan?. Saya amati kok tidak ada?” tegas Maman – sapaan Muhammad Aminurlah – kepada NTBSatu, Sabtu 25 Januari 2025.
Sejauh pengetahuannya, belum ada pernyataan resmi Pj. Gubernur NTB yang memimpin langsung tindakan tegas terhadap kekisruhan DAK.
Misalnya, lanjut Maman, memanggil Kadis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTB, bahkan berujung pencopotan atau mutasi.
“Ini ndak ada. Malah Kadis Dikbudnya terlihat biasa biasa saja,” ucapnya.
Padahal langkah ini penting. Agar Pemprov bisa mengurai satu per satu persoalan di internal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTB. Kemudian diselesaikan satu per satu.
Misalnya soal ijon pada proyek DAK SMA dan SMK. Jika memang itu pelanggaran, maka siapa paling bertanggung jawab, itu yang seharusnya mendapatkan sanksi.
“Kalau tidak dilakukan, ya seperti inilah. Berlarut larut masalahnya. Akan tetap memicu keributan di tengah masyarakat,” ujar duta PAN ini.
Memang, ia sudah melihat ada beberapa pernyataan Asisten III sekaligus Inspektur Inspektorat NTB Wirawan Ahmad. Termasuk memanggil pejabat Dikbud terkait proyek smart class. Tapi itu tetap tidak cukup. Karena masih ada anggapan ruang kompromi dengan OPD. Ia melihat ekspektasi publik langsung dari Pj Gubernur.
“Bila perlu Pj Gubernur langsung ke Aparat Penegak Hukum. Sampaikan situasinya seperti ini. Jika sudah kronis, mau tidak mau ya proses pidana,” jelasnya.
Pemprov tak merespons
Pj Gubernur, menurutnya, harus melihat masalah ini secara utuh. Bukan sekedar proyek yang menyimpang dan terindikasi tindak pidana korupsi.
Hassanudin harus melihat realita pendidikan yang rusak akibat ulah oknum-oknum, baik internal maupun eksternal, demi kepentingan pribadi.
“Kasihan pendidikan NTB hari ini loh. Lihat dampaknya. Proyek sekolah sekolah molor. Dana papan literasi digital gak jelas. Padahal tujuannya untuk modernisasi kurikulum pendidikan,” ungkapnya.
Karena itu, ia berharap Pj. Gubernur NTB lebih serius mengurus daerah NTB dengan segala permasalahan di dalamnya.
“Bantu kami selamatkan pendidikan ini dari orang orang culas,” tutupnya.
Sementara itu, pihak Pemprov belum memberikan jawaban atas bungkamnya PK Gubernur. Konfirmasi NTBSatu ke Plt Inspektur Inspektorat NTB, Wirawan Ahmad tidak membuahkan hasil. (*)
