Mataram (NTBSatu) – Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP), Fahri Hamzah meminta masyarakat dan pemerintah, khususnya di NTB mengurangi pembangunan rumah di atas lahan sawah produktif.
Ia melihat, alih fungsi lahan persawahan menjadi kawasan perumahan di NTB begitu marak. Hal ini menurutnya, dapat mengancam swasembada pangan di NTB.
“Saya terus terang, sawah ini luar biasa memberikan kita keindahan, biarkan dia tetap jadi sawah. Tidak perlu ada pembangunan di atasnya,” ujar Fahri, saat berkunjung ke Mataram, Jumat, 17 Januari 2025.
Untuk itu, Mantan Wakil Ketua DPR RI ini mendorong pemerintah untuk mengarahkan warga mulai tinggal di rumah susun. Terutama yang berada di kawasan perkotaan.
Ia mengatakan, arahan tersebut sesuai perintah Presiden Prabowo Subianto yang menginstruksikan agar tidak lagi membangun perumahan di daerah persawahan. Tujuannya, agar tidak mengganggu program swasembada pangan.
“Presiden sudah mengelurkan instruksi, tidak boleh lagi melakukan pembangunan di lahan sawah,” tegasnya.
Bangun Rumah Susun di Perkotaan
Meminimalisir pembangunan perumahan di atas lahan persawahan, Fahri mengaku akan berusaha melakukan pembangunan rumah susun. Terutama di kawasan perkotaan.
“Kalau di desa, tentunya lebih berorientasi memanfaatkan lahan yang sudah ada dan perumahan yang sudah ada untuk kita perbaiki dan kembangkan,” jelas Wakil Ketua Umum Partai Gelora ini.
Ia berharap, pemerintah daerah bisa membuat desain penataan kawasan untuk pembangunan rumah susun tersebut dengan baik.
“Mana kawasan yang mau ditata, mulai siapkan dari sekarang. Saya ingatkan uangnya ada, cuman idenya harus kuat. Jangan sembarang bikin rumah susun yang tidak akan ditempati oleh orang,” ungkapnya.
Ia menilai, pembangunan rumah susun saat ini, kerap dipaksakan demi kepentingan pribadi. Bukan berdasarkan kebutuhan riil rakyat.
“Pokoknya kalau ada rumah susun yang gagal itu pasti perencaannya juga tidak benar. Kalau ada perencanaan yang tidak benar, maka layak untuk diperiksa,” tambahnya.
Menurut pria kelahiran Sumbawa ini, banyak dari proyek tersebut yang perencanaanya tanpa konsep yang matang. Tujuannya, hanya untuk menyelamatkan lahan tertentu milik pejabat atau pribadi tertentu.
“Atau jangan-jangan, pada saat perencanaan, konsultannya atau mereka yang harus mendesign dari awal tidak jujur dan tidak terbuka,” pungkas Fahri. (*)
