Mataram (NTBSatu) – Pemerintah Kota Mataram bersama DPRD Kota Mataram, telah menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025.
Jumlah APBD yang semula sebesar Rp1,8 triliun, mengalami penambahan menjadi Rp1,9 triliun setelah hasil evaluasi dari Gubernur NTB.
Wali Kota Mataram, Mohan Roliskana menegaskan, bahwa mandatory spending dalam APBD 2025 tidak boleh diganggu gugat.
Pihaknya akan memfokuskan APBD tahun ini untuk menyelesaikan visi misi yang sempat tertunda. Termasuk, pembangunan infrastruktur di wilayah timur Kota Mataram, penguatan sektor kesehatan, dan perbaikan fasilitas di Rumah Sakit Ruslan. Selain itu, pembangunan kantor baru Wali Kota Mataram juga menjadi salah satu prioritas.
“Kita juga harus mempersiapkan diri menghadapi situasi yang tidak terduga, seperti ancaman virus HMPV yang saat ini menjadi perhatian nasional. Daerah harus melakukan langkah antisipasi,” ujar Mohan kepada NTBSatu, Rabu, 8 Januari 2025.
Sementara Ketua DPRD Kota Mataram, Abdul Malik menambahkan, penambahan anggaran dalam APBD merupakan hasil evaluasi Gubernur NTB. Tujuannya untuk memenuhi kebutuhan program prioritas, termasuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan pembangunan infrastruktur.
“Evaluasi ini mengakibatkan pergeseran kegiatan, seperti pemenuhan kebutuhan SPN (Standar Pelayanan Nasional). Hasil evaluasi ini sudah dilengkapi dan dikirim kembali pada 29 Desember 2024 lalu,” ujar Abdul Malik.
Ia juga menjelaskan, alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) tahun 2025 mencapai Rp746,65 miliar. Sementara, Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp241,43 miliar.
Fokus kedua dana ini untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan, jaminan kesehatan, pembangunan sarana dan prasarana kelurahan. Serta, pemberdayaan masyarakat dan penataan kawasan kumuh.
“DAU secara umum akan diarahkan pada sektor pendidikan, kesehatan, pemenuhan SPM, serta infrastruktur lingkungan. Sedangkan DAK untuk pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana,” jelasnya.
Selain itu, fokus pembangunan pada tahun 2025 juga mencakup upaya pengentasan kemiskinan, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan penurunan angka stunting di Kota Mataram. (*)
