Permasalahannya juga belum dikerjakan. Disebabkan munculnya klaim dari pihak ketiga, yang belum memegang SPK.
Terakhir di SMKN 3 Mataram, mendapatkan bantuan pengadaan peralatan praktek utama. Untuk pekerjaan pengadaan ini dilaksanakan PT Pelangi Cipta Indonesia. Hanya saja, ada barang yang sudah diterima, namun tidak sesuai dengan pesanan. Yakni, mesin press hidrolik senilai Rp 199 juta.
Dana Besar, Manfaatnya Kecil
Kepala Bagian Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II Kanwil DJPb Provinsi NTB, Maryono menyebut, setiap tahun, pemerintah pusat mengalokasikan DAK melalui APBN dengan tujuan mendanai kegiatan prioritas di daerah.
Menurut data, realisasi DAK untuk NTB trennya menurun. Terindikasi dampak sengkarutnya pengelolaan.
Rincian alokasi DAK untuk SMA dan SMK di NTB dalam tiga tahun terakhir. Tahun 2022 SMA Rp92,24 miliar, SMK Rp98,94 miliar. Tahun 2023, SMA Rp79,85 miliar, SMK Rp92,96 miliar. Tahun 2024, SMA Rp76,85 miliar, SMK Rp99,61 miliar.
Maryono mengatakan, angka-angka ini menunjukkan komitmen pemerintah pusat dalam mendukung pendidikan di NTB.
Namun, rendahnya realisasi dan maraknya penyimpangan di daerah mengindikasikan bahwa anggaran besar tidak sejalan dengan manfaat nyata yang diterima masyarakat.
Penurunan alokasi pada beberapa tahun terakhir menunjukkan adanya evaluasi terhadap kinerja pelaksanaan program. Sayangnya, meskipun nominal yang dialokasikan terus disesuaikan, capaian di lapangan tetap tidak maksimal.
Kasus ini menjadi pengingat bahwa Pemda memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan pengelolaan DAK berjalan baik. Proyek fisik yang bersumber dari DAK bertujuan untuk meningkatkan fasilitas pendidikan, bukan menjadi ladang korupsi.
Jika pengawasan dan transparansi tidak ditingkatkan, alokasi anggaran yang besar hanya akan menjadi angka tanpa manfaat nyata bagi masyarakat.
“Tentu kasus (korupsi DAK Dikbud) akan menjadi bahan evaluasi menyeluruh, baik di level pemerintah pusat maupun daerah,” pungkasnya.
DAK Kurang Transparan
Program DAK Dikbud NTB 2024 juga mendapat sorotan Forum Transparansi Anggaran (Fitra) NTB.
Direktur FITRA NTB, Ramli Ernanda mengatakan, pelaksanaan DAK Dikbud tahun ini jauh dari kata transparan, sehingga rentan adanya permainan gelap.
“Itu kan tidak bisa kita cek melalui LPSE. Artinya transparansinya harus ditingkatkan supaya kita bisa awasi bersama-sama,” kata Ramli.
Selain itu, Ramli juga menyinggung penerapan Swakelola Tipe I DAK tahun ini yang menyeleweng dari amanat.
“Swakelola I ini kan tujuannya untuk memberdayakan usaha kecil seperti UD menjadi penyuplai barang, tapi di praktiknya malah dilakukan perusahaan besar seperti CV dan PT,” ungkap Ramli.
Terakhir, ia meminta agar fungsi pengawasan benar-benar diaktifkan dalam pelaksanaan DAK untuk mencegah permainan gelap yang menjadi penyakit pembangunan daerah.
“Peran pihak pengawas ini harus benar-benar aktif, supaya tidak ada temuan lagi adanya pengawas yang ternyata tidak bekerja,” pungkasnya.
Bersihkan Dikbud NTB
Sekda NTB, Lalu Gita Ariadi menanggapi masalah pengelolaan DAK berujung OTT. Ia lega, pencairan tahap tiga Rp22 Miliar akan cair.
“Alhamdulillah semua sudah clear, termasuk untuk DAK industrial tersebut. Kemarin laporan dari BPKAD sudah memenuhi semua,” tegas Gita, Sabtu, 21 Desember 2024.
Begitupun dengan DAK pada sektor pendidikan di Dikbud NTB, kata Gita, semua persyaratannya sudah terpenuhi.
“Termasuk yang kita khawatirkan kemarin terkait DAK SMA dan SMK. Alhamdulillah sudah clear dari BPKAD,” jelasnya.
Terlepas dari kelegaan Sekda, kembali ke pernyataan Anggota DPRD NTB Muhammad Aminurlah, meminta pemimpin yang baru lebih tegas.
Ia mengingatkan, tugas Gubernur NTB terpilih, H. Lalu Muhammad Iqbal melakukan bersih bersih di Dikbud NTB. “Pemimpin yang baru harus membersihkan team work yang ada di Dikbud itu. Karena IPM ini urusan sangat serius,” tegas legislator asal Kabupaten Bima ini. (*)
Tim Liputan Khusus NTBSatu:
Penanggungjawab: Haris Mahtul
Korlip: Zhafran Zibral
Tim Liputan:
- Haris Mahtul
- Zulhaq Armansyah
- Muhammad Yamin
- Gst Ayu Pramesita
