Permasalahan DAK Dikbud NTB tak sampai di situ. Kepala sekolah lainnya menceritakan, jika dirinya dimintai uang 12 hingga 15 persen dari setiap proyek. Uang itu diserahkan ke LS.
Sama seperti yang lainnya, uang tidak langsung ia serahkan ke PPK, melainkan ditransfer melalui perantaranya.
“Ya, oknum pegawai Dikbud. Hampir semua sekolah yang dapat perlakuan kayak gitu, modusnya sama,” kata sumber.
Ancaman yang mereka dapatkan yakni, tidak diproses tagihan dan sebagainya. Proyek sekolah diperlambat. Ia mengaku terpaksa mengikuti arahan oknum tersebut. Karena jika tidak, proyek setiap sekolah dipastikan bermasalah.
“Tapi kondisi kita begini, daripada dibikin ribet mau tidak mau ikut membayar,” sebutnya.
Ia pernah mendengar dugaan aliran uang mengalir sampai ke luar kantor Dinas Dikbud NTB. Isu tersebut bukan rahasia umum di kalangan kepala sekolah SMA di Kabupaten Bima.
Bahkan pencairan mereka ditahan meski sudah menyetor 12 persen. Oknum di Dinas Dikbud NTB meminta tambahan 1 persen dari komitmen awal, sehingga total 13 persen. “Informasi dari dia (oknum yang meminta tambahan 1 persen), uang 12 persen sudah dipakai untuk kegiatan kampanye,” ujar sumber.
Sumber menambahkan, “Pernah mendengar uang setor ke…(Nama disebutkan). Dengar isunya begitu, tapi saya tidak tahu persis,” katanya.
Isu adanya permintaan fee proyek kepada sejumlah sekolah juga dibenarkan salah satu Kabid pada Dinas Dikbud NTB. Menurutnya, adanya isu tersebut santer terdengar di kalangan dinas.
“Kalau itu, memang pernah saya dengar,” ujar pejabat yang enggan disebutkan namanya kepada NTBSatu.
Situasi psikologi di pejabat pemprov NTB yang terkait DAK, juga sedang tak nyaman. “Tentu saja ini memicu kegelisahan. Karena beberapa kali Kadis Dikbud dan semua pejabat dipanggil,” ujar sumber lainnya di Pemprov NTB.
Hingga berita ini terbit, baik LS maupun BH tak merespons saat dikonfirmasi Tanggal 5 dan 23 Desember 2024.
Termasuk Kepala Dinas Dikbud NTB Aidy Furqan belum memberikan tanggapan. Konfirmasi NTBSatu melalui pesan WhatsApp tanggal 24 Desember lalu tak mendapat respons.
Nomor Whatsapp NTBSatu bahkan diblokir. Tanda tandanya, pesan terkirim centang satu dan foto profile hilang.
“Saya belum tahu, nanti APH yang bekerja. Jangan memberi interpretasi,” kata Aidy beberapa waktu lalu.
Friksi Internal Dinas Dikbud
Informasi lain yang beredar di Dikbud NTB, ada friksi internal di instansi yang ditugaskan concern meningkatkan kualitas mutu pendidikan di NTB ini. Mutasi besar besaran sejak Lalu Gita Ariadi naik menjadi Pj. Gubernur NTB, terjadi mutasi di jajaran eselon III. Termasuk posisi Kabid SMK, sebelumnya dijabat Khairul Ikhwan, diisi Ahmad Muslim.
Kabid yang baru, diisukan lebih “patuh” pada petinggi di Pemprov NTB daripada Kadis Dikbud.
Tersirat dari peristiwa OTT terhadap Ahmad Muslim. Seorang sumber yang sering wara wiri di Dinas Dikbud NTB, mendengar pengakuan Aidy Furqon bahwa tersangka diduga kerap “bermain sendiri” dalam teknis kegiatan proyek di bidangnya.
Terungkap dalam penyidikan penyidik Sat Reskrim Polresta Mataram. Ahmad Muslim diduga meminta fee antara 5 sampai 10 persen dari setiap proyek. “Yang bersangkutan meminta uang 5 sampai 10 persen. Dia (Tersangka, red) menyebutnya sebagai uang administrasi,” kata Kasat Reskrim Polresta Mataram, AKP Regi Halili.
Dugaan “main solo” Ahmad Muslim juga diungkapkan sumber orang swasta yang kerap bertemu Aidy Furqon. Beberapa hari jelang OTT, tak ada komunikasi Aidy dengan Ahmad Muslim.
“Siang sampai sore saya ketemu dengan pak Kadis pas hari itu. Tidak ada samasekali Pak Muslim waktu itu. Nah, pas Magrib saya kaget Pak Muslim kena OTT,” ujar sumber.
Legislator mendesak penegak hukum menjadikan kasus ini titik balik mengungkap peran orang lain selain Kadis Dikbud, termasuk petinggi di Pemprov NTB.
Anggota DPRD NTB, Muhammad Aminurlah mencurigai peran atasan lain Ahmad Muslim. Logika dia, Ahmad Muslim tidak bermain sendiri. “Logis kita, tidak mungkin itu kabid itu bisa menjalankan itu (permintaan persentase proyek, red) tanpa perintah dari atas,” tegasnya menjawab NTBSatu, Selasa 24 Desember 2024 malam.
OTT Kabid SMK kabarnya memicu kegelisahan di petinggi pemprov NTB. Paling dikhawatirkan, Ahmad Muslim bernyanyi menyebut rentetan pihak yang terlibat.
Terbukti, beberapa hari setelah dijebloskan ke penjara, Ahmad Muslim sedikit bernyanyi dengan memberikan kisi-kisi kepada kepolisian adanya keterlibatan Aidy Furqan.
“Tersangka OTT menyebutkan keterlibatan kadis Dikbud NTB. Tapi kami masih mencari bukti lain. Tersangka OTT memberikan keterangan secara lisan bukan secara bukti,” kata Kasat Reskrim Polresta Mataram, AKP Regi Halili, Senin, 23 Desember 2024.
Sejalan proses hukum di Polresta Mataram, Kejati NTB juga mulai membidik DAK fisik bidang SMA bernilai Rp199 miliar.
“(Proyek DAK SMA) sedang jadi atensi pimpinan,” ujar sumber di internal Kejati NTB.
Atensi terhadap kasus DAK Dinas Dikbud NTB dibenarkan Kajati NTB, Enen Saribanon.
“Untuk kasus Dinas Dikbud NTB ini, saya berterima kasih informasinya, akan kami telusuri dan kumpulkan datanya mengenai kasus ini,” tegas Enen, Kamis 19 Desember 2024.
Sikap Sekda dan Pj Gubernur Dipertanyakan
DPRD NTB Angkat bicara terkait indikasi amburadulnya pengelolaan DAK Dikbud NTB 2024. Apalagi proyek ini terindikasi jadi “bancaan” sejak 2022, 2023 dan berlanjut 2024.
“Ini yang salah dalam kebijakan di sini (Pemprov NTB). Bagaimana dengan DAK 2022, 2023, bermasalah semua itu,” tegas Anggota DPRD NTB Muhammad Aminurlah diwawancara NTBSatu, Selasa 24 Desember 2024.
Rusak sistem pengelolaan DAK menandakan manajemen kepemimpinan di internal Dinas Dikbud NTB menurut duta PAN ini tidak beres. Sehingga ia mendesak Kadis Dikbud NTB Aidy Furqan dicopot. Namun jadi pertanyaannya, setelah kasus OTT dan sekelumit masalah anggaran dan proyek lainnya di Dinas Dikbud, baik Pj Gubernur maupun Sekda NTB tak berkutik.
“Makanya jadi pertanyaan. Ada pimpinan mencopot dia (Kadis Dikbud)?. Kenapa harus Kabidnya yang dicopot?,” tanyanya.
