Temuan lapangan anggota Banggar DPRD NTB ini juga sama dengan pemberitaan sebelumnya. Banyak proyek DAK fisik yang belum mencapai 15 persen, maksimal hanya 20 persen, khususnya fisik bangunan.
“Itu di SMA 3 Bolo (Bima) baru tiang kok. SMA 1 Donggo malah belum apa apa. Menunggu material majornya. Ini yang salah dari kebijakan di Dinas Dikbud. Belum dicat, belum apa apa. Ini yang harus dievaluasi oleh APIP,” tegasnya.
Gagal Rampung SMAN 2 Gerung
Pantauan langsung Muhammad Aminurlah potretnya sama dengan kondisi proyek DAK di Pulau Lombok. Seperti pembangunan dan rehabilitasi sejumlah ruangan di SMAN 2 Gerung baru mencapai sekitar 70 persen. Padahal, proyek yang bersumber dari DAK itu ditargetkan rampung pada 31 Desember 2024.
Kepala TU SMAN 2 Gerung, Mahyudin, yakin pembangunan itu tak mungkin tuntas sesuai tenggat waktu yang ditargetkan.
“Mustahil itu bisa rampung dalam seminggu, pasti molor,” kata Mahyudin, Selasa, 24 Desember 2024.
Menurut Mahyudin, pengerjaan proyek di sekolah tersebut tak terukur. Mulai dari perencanaan yang kerap berubah, pengerjaan yang telat hingga dikebut di akhir waktu, pencairan dana yang tidak lancar, hingga komunikasi dari pihak pelaksana yang tak terjalin baik.
“Saya yakin spek bangunan pasti akan di bawah standar,” ucapnya.
Pantauan langsung NTBSatu, setiap ruangan nampak baru selesai dipasangi alas keramik. Sementara pada temboknya belum dilakukan finishing atau dicat.
Pada beberapa ruangan juga sedang dilakukan pembuatan fitur-fitur khusus, seperti meja beton di bagian pinggir ruangan.
Mahyudin menjabarkan, sekolahnya mendapat sokongan pembangunan sejumlah ruangan dari DAK 2024, yaitu pembangunan 1 ruang UKS dan 1 ruang laboratorium kimia. Kemudian rehabilitasi 1 ruang perpustakaan, 1 laboratorium, 5 ruang kelas, dan kamar mandi.
“Anggarannya sekitar Rp1,9 miliar,” bebernya.
Selain itu, lanjut Mahyudin, pihaknya juga mendapat pengadaan peralatan, namun hanya peralatan meja dan kursi belajar. “Kalau tampilan, bagus. Tapi kualitasnya, kami tidak bisa memastikan,” ungkapnya.
Rapor Merah Proyek DAK
Meski akhirnya DAK fisik Dinas Dikbud NTB tahap tiga dicairkan, namun realisasi pengerjaan proyek di lapangan bermasalah dan tidak mencapai target.
Target realisasi pengerjaannya menurut DJPB Provinsi NTB minimal 70 persen, hingga batas akhir 16 Desember 2024.
Menjadi pertanyaan ketika Pemprov menyebutkan realisasi pengerjaan proyek dari DAK Fisik 2024 sudah memenuhi target di atas 70 persen.
Sementara beberapa waktu lalu, Kepala Biro Administrasi Pembangunan, Lalu Abdul Wahid menyebutkan, realisasi pengerjaan fisik proyek DAK ini mendapat rapor merah, lantaran masih berada di bawah 50 persen.
“Dari hasil monitoring dan evaluasi (monev), kegiatan yang berada di Dikbud NTB mendekati lampu merah. Pengerjaannya baru 15 persen,” kata Wahid, Kamis, 5 Desember 2024.
Mengapa pencairan tahap ketiga lolos?
Informasi diperoleh, ini karena realisasi yang di-upload Pemprov NTB untuk pencairan DAK tahap tiga tersebut dihitung secara kumulatif. Antara realisasi pengerjaan fisik bangunan dan realisasi pengadaan barang dan jasa.
“Jadi yang mendongkrak nilai realisasi pengerjaan proyek tersebut adalah dari pengadaan barang dan jasa itu,” kata Asisten III Setda NTB Wirawan Ahmad.
Ia mencontohkan, dalam satu paket pengerjaannya dialokasikan anggaran miliaran rupiah. Dari jumlah tersebut, hanya sekitar 30 persen untuk pengerjaan fisik, sedangkan 70 persennya untuk pengadaan barang dan jasa.
“Meski pengerjaan fisiknya baru 10 persen, tapi pengadaan barangnya kan sudah 70 persen. Kalau digabungkan jadi 80 persen. Capailah target tersebut,” jelasnya.
6 Sekolah Diduga Bermasalah
Berdasarkan laporan hasil monev yang diperoleh NTBSatu, pada Rabu, 18 Desember 2024, sebanyak 6 sekolah yang menerima paket pengerjaan DAK Fisik Dinas Dikbud NTB bermasalah. Salah satunya dipicu saling klaim antara rekanan.
Misalnya di SMAN 2 Madapangga, Kabupaten Bima. Paket DAK yang diterima sekolah tersebut di antaranya bantuan rehabilitasi ruang kepala sekolah senilai Rp151.305.000. Rehabilitasi ruang tata usaha Rp151.305.000, rehabilitasi ruang guru senilai Rp326.819.000.
Kendati demikian, sekolah tersebut mengalami permasalahan dalam pengerjaannya, yakni bangunan sudah dibongkar selama tiga pekan saat itu tetapi belum dikerjakan. Selanjutnya, material yang baru didatangkan berupa keramik dan besi.
Selanjutnya, SMAN 3 Bolo, paket yang didapatkan berupa bantuan rehabilitasi ruang guru Rp326.819.000. Rehabilitasi ruang tata usaha Rp151.305.000. Rehabilitasi ruang kepala sekolah Rp151.305.000. Pembangunan ruang kelas baru (RKB) Rp273.318.000; ruang laboratorium komputer Rp276.818.000; dan ruang bimbingan konseling Rp125.253.000.
Seluruh paket pekerjaan di SMAN 3 Bolo belum dikerjakan. Disebabkan adanya klaim supplier yang belum memegang surat perintah kerja (SPK).
Kemudian SMAN 2 Bolo, Kabupaten Bima. Mendapat paket berupa rehabilitasi ruang kelas Rp817.045.000; ruang laboratorium Biologi Rp272.348.000.
Kemudian, Pembangunan RKB Rp1.224.018.000; ruang laboratorium komputer Rp276.818.000; ruang bimbingan konseling Rp125.253.000; ruang OSIS Rp197.379.000.
Permasalahannya, hingga November 2024, pembangunan RKB baru mencapai 8 persen. Padahal proyek tersebut ditenggat hingga 31 Desember.
Selanjutnya, SMAN 1 Woha Kabupaten Bima, mendapatkan paket DAK berupa rehabilitasi ruang laboratorium biologi Rp272.348.000; ruang laboratorium fisika Rp272.348.000. Pembangunan ruang laboratorium kimia Rp485.946.000.
Kemudian, ruang laboratorium komputer Rp276.818.000; ruang laboratorium bahasa Rp276.818.000; ruang UKS Rp130.253.000.
Adapun permasalahannya,yaitu semua paket belum dikerjakan. Disebabkan adanya klaim supplier yang belum memegang surat perintah kerja (SPK).
SMAN 1 Donggo Kabupaten Bima. Mendapatkan bantuan DAK berupa rehabilitasi ruang kelas Rp326.818.000; ruang laboratorium biologi Rp272.348.000. Pembangunan ruang guru Rp589.885.000; ruang tata usaha Rp271.009.000; ruang kepala sekolah Rp266.609.000; ruang UKS Rp130.253.000; ruang bimbingan konseling Rp125.253.000.
