Mataram (NTBSatu) – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) NTB dan Sahabat Walhi melakukan aksi kreatif saat Car Free Day di Jalan Udayana, Minggu, 15 Desember 2024.
Direktur Walhi NTB, Amri Nuryadin menjelaskan, aksi kreatif ini bertujuan memberikan dorongan kepada Pemprov NTB untuk segera melakukan berbagai hal di bidang energi. Di antaranya, transisi energi yang berkeadilan, evaluasi terhadap proyek energi kotor di NTB, dan memanfaatkan EBT sebagai sumber energi.
Selain itu, aksi kreatif ini untuk memberikan informasi kepada masyarakat akan pentingnya segera melakukan transisi energi yang berkeadilan di NTB.
“Walhi NTB berharap akan muncul kebijakan yang ambisius dalam transisi energi, sehingga target NZE 2050 dapat tercapai,” ungkap Amri.
Menurutnya, langkah yang bisa Pemprov NTB lakukan dalam menekan emosi karbon untuk melawan perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan energi kotor. Terutama, sebagai sumber energi di NTB.
“Untuk mengganti energi kotor dapat memanfaatkan poteni EBT (enegeri baru terbarukan) yang melimpah,” jelas Amri.
Potensi Energi Baru Terbarukan
Walhi NTB mencatat potensi EBT di NTB meliputi, tenaga air sebesar 197 MW, tenaga surya sebesar 6.190 MW. Serta, tenaga angin sebesar 1.867 MW.
“Namun, pemanfaatan EBT sebagai sumber energi sangat minim. Untuk memenuhi pasokan listrik, NTB masih memanfaatkan energi kotor dengan mengandalkan PLTU berbasis Batubara,” tegasnya.
Tercatat ada tiga PLTU yang beroperasi dan lima PLTU dalam tahap perencanaan maupun konstruksi di NTB.
Namun, sejak program Net Zero Emission 2050 digaungkan, Walhi NTB menilai Pemprov NTB belum serius dalam melakukan transisi energi. Hal ini terlihat dari Rencana Umum Energi Daerah (RUED), yang masih terdapat rencana proyek pembangunan PLTU di NTB.
“Yang diproyeksikan untuk memenuhi kebutahan pasokan listrik Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika dan Smelter di Pulau Sumbawa. Masifnya rencana pembangunan PLTU sangat kontradiktif dengan tujuan yang ingin dicapai program Net Zero Emission 2050. Selain itu juga mengancam pemenuhan hak warga negara untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat,” tambah Amri.
Dengan kondisi hari ini, NTB menghadapi ancaman dampak perubahan iklim dan dampak energi kotor dari aktivitas PLTU berbasis batubara. Tentu, yang menjadi kelompok rentan adalah perempuan dan anak-anak.
“Selain itu, ancaman hilangnya ruang penghidupan rakyat akibat dampak perubahan iklim, terutama nelayan yang menggantungkan hidupnya dari hasil laut. Sehingga, perlu adanya upaya mitigasi yang serius dari pemerintah untuk melindungi dari ancaman tersebut,” pungkasnya. (*)
