Mataram (NTBSatu) – Kejaksaan Negeri (Kejari) Lombok Timur tengah melakukan penyelidikan intensif terkait dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Timur. Dugaan korupsi ini menimbulkan kerugian miliaran rupiah.
Penyelidikan ini berawal dari laporan masyarakat. Mereka mencurigai adanya penyelewengan dana pada sejumlah kegiatan di Dinas Pendidikan Lombok Timur tahun anggaran 2022.
Menanggapi laporan tersebut, Kejari Lombok Timur langsung bergerak cepat. “Kami sedang mendalami dugaan adanya penyimpangan anggaran di Dinas Pendidikan,” ujar Kepala Kejari Lombok Timur, Hendro Wasisto, Selasa, 10 Desember 2024.
Kasi Pidsus Kejari Lombok Timur, Ida Bagus Putu Swadharma mengungkapkan, pihaknya telah memanggil Kepala Dinas Pendidikan untuk memberikan klarifikasi. Saat ini, penyidik sedang mengumpulkan bukti-bukti pendukung untuk memperkuat kasus.
“Penyelidikan akan terus berjalan hingga menemukan titik terang,” kata Ida Bagus.
Dugaan Kerugian Miliaran Rupiah
Hendro menjelaskan, dugaan tindak pidana korupsi ini melibatkan dana dengan nilai yang sangat besar. “Dugaan tindak pidana korupsi yang tengah berproses Lidik di Dinas Dikbud itu nilainya miliaran rupiah,” tegasnya.
Meski belum merinci detail dugaan korupsi yang terjadi, Hendro memastikan pihaknya bekerja secara profesional dan berkomitmen mengungkap kasus ini hingga tuntas.
Dalam penanganan kasus ini, Hendro menegaskan, prioritas utama adalah penegakan hukum dan penyelamatan kerugian negara.
“Dalam penanganan kasus korupsi, kami tetap fokus pada substansi penegakan hukum guna menyelamatkan angka kerugian negara,” imbuh Hendro.
Kasus ini memantik perhatian serius dari masyarakat Lombok Timur, terutama karena menyangkut sektor pendidikan. Merupakan fondasi utama pembangunan daerah. Publik berharap Kejaksaan dapat segera menuntaskan kasus ini dan memberikan sanksi tegas kepada pihak-pihak yang terbukti bersalah.
Dengan penyelidikan yang terus berlangsung, masyarakat Lombok Timur menantikan kejelasan terkait dugaan korupsi ini. Mereka berharap, Kejaksaan mampu menegakkan hukum secara transparan dan adil untuk menjaga kepercayaan publik. (*)
