Mataram (NTBSatu) – Pjs Bupati Sumbawa Sambut Kedatangan Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia (PKP RI) Fahri Hamzah beserta Rombongannya.
Kedatangan Wakil Menter PKP RI ini dalam rangka Kunjungan kerja terkait Program Nasional 3 Juta Rumah Sehat dan Layak Huni” bagi masyarakat Indonesia. Terutama, masyarakat berpenghasilan Rendah (MBR).
Penyambutan ini, berlangsung di Aula H. Madilaoe ADT Lantai 3, Kantor Bupati Sumbawa pada Sabtu, 16 November 2024.
Hadir juga Pjs Bupati Sumbawa Barat, Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa, Forkopimda Kabupaten Sumbawa, Para Asisten Pemkab Sumbawa, OPD Terkait. Kemudian, Sejumlah Kepala Desa se-Kabupaten Sumbawa.
Wakil Menteri PKP RI, H. Fahri Hamzah, S.E., menyampaikan, kunjungan ini berkaitan dengan Program Nasional 3 Juta Rumah Sehat dan Layak Huni bagi Rakyat Indonesia, terutama masyarakat berpenghasilan Rendah (MBR).
Kementerian PKP, memiliki tugas penting dalam menyelesaikan salah satu kebutuhan pokok manusia, yakni tempat tinggal atau Rumah.
“Masih banyak masyarakat Indonesia terutama di Sumbawa yang masih belum punya rumah layak huni,” kata Fahri.
Oleh sebab itu, ujarnya, penting program pembangunan 3 juta rumah ini, sebagai solusi untuk menyelesaikan persoalan perumahan bagi masyarakat.
Dengan target 1 juta rumah di kawasan perkotaan dan 2 juta rumah di desa. Sumbawa memiliki potensi besar untuk menjadi pilot project program ini.
“Antusiasme dan kesiapan pemerintah daerah serta masyarakat adalah modal penting untuk kesuksesan program nasional ini,” bebernya.
Tanggapan Pjs Bupati Sumbawa
Sementara itu, Pjs Bupati Sumbawa, Dr. Najamuddin Amy menyampaikan, kehadiran Wakil Menteri di Kabupaten Sumbawa ini, sebagai kunjungan perdana yang tidak boleh disia-siakan. Kesempatan ini untuk membangun Kabupaten Sumbawa.
“Pemerintah Kabupaten Sumbawa sendiri siap berkontribusi dalam menjalankan program 3 Juta Rumah bagi masyarakat miskin ataupun berpenghasilan rendah. Dengan aset tanah yang dimiliki pemerintah Kabupaten Sumbawa,” jelas Dr. Najam.
Oleh karena itu, koordinasi antara pemerintah pusat, provinsi dan Kabupaten/kota sangatlah dibutuhkan dalam menyukseskan program nasional ini.
“Pemerintah Kabupaten Sumbawa dan Sumbawa Barat berharap, Kementerian PKP RI dapat menjadikan Sumbawa sebagai Pilot Project dari program nasional ini,” pungkasnya. (*)
