Politik

Iqbal-Dinda Siapkan Paparan 70  Agenda Strategis Hadapi Debat yang Digelar KPU

Mataram (NTBSatu) – Pasangan Lalu Muhammad Iqbal – Indah Dhamayanti Putri megaku siap menghadapi jadwal debat pasangan calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur NTB yang diselenggarakan KPU.

Debat pertama diketahui akan digelar tanggal 23 Oktober 2024 di Kota Mataram. Iqbal berlatar belakang birokrat dengan jaringan dan pengetahuan luas, diyakini mampu menjadikan panggung debat sebagai ruang unjuk kapasitas. Mereka akan berkompetisi narasi dengan pasangan lainnya, Zul – Uhel dan Rohmi – Firin.

“Lalu Iqal adalah birokrat yang berpengalaman. Ibu Dinda adalah politisi dua periode Bupati Bima. Jadi dengan kapasitas masing masing, sangat siap menghadapi debat nanti,” kata Juru Bicara Tim Pemenangan Iqbal – Dinda, Dr. Adhar Hakim, SH.,MH kepada NTBSatu.

IKLAN

Debat dengan dua pasangan lainnya akan dimanfaatkan sebaik baiknya oleh Iqbal maupun Dinda, memaparkan visi misi yang mudah dipahami dan dikerjakan.

Seperti, ide tentang NTB makmur mendunia yang jadi jargon paslon nomor urut 03 ini.  Isu mendunia ini bagi Adhar sangat relevan dengan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan Sumber Daya Alam (SDA) Provinsi NTB yang luar biasa.

“Sumber daya ini untuk mendorong NTB mendunia itu. (Sumber daya) ini seperti prasyarat untuk menjawab kebutuhan daerah NTB untuk lebih maju. Saya kira ini yang akan jadi bahan Iqbal – Dinda saat debat di KPU,” tegas Adhar Hakim yang juga Wakil Ketua Tim Pemenangan Iqbal – Dinda.

Prediksinya, akan ada pertanyaan soal konsep NTB mendunia. Logikanya, lanjut Adhar, daerah ini punya sumber daya wilayah yang bisa naik ke level dunia. NTB butuh SDM di birokrasi yang menunjang.

“Maka Iqbal – Dinda salah satu agendanya adalah membangun atau mengembangkan kapasitas birokrasi kita untuk menjawab bagaimana cara membawa NTB ke level mendunia,” paparnya.

Eks Dubes Indonesia untuk Turki Lalu Iqbal dalam debat nanti tidak akan jauh dari visi misi yang sudah diumumkan ke publik.

Ada 70 agenda strategis yang mereka sudah desain sebagai isu dari hulu hingga ke hilir yang saling berhubungan.  Pointer pointer dari keseluruhan agenda strategis ini akan disampaikan secara lugas, agar masyarakat tahu agenda dan kinerja Iqbal – Dinda jika terpilih sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur 2024-2029.

“Seperti pendidikan, ketenagakerjaan, ekosistem kelautan dan lain lain, semua jadi satu kesatuan, akan saling mendukung,” jelasnya.

Menariknya, konsep Visi misi serta agenda strategis ini secara mandiri oleh Iqbal maupun Dinda. Sehingga tak perlu diragukan tingkat penguasaan materi pada saat paparan nanti.

Kepala Ombudsman Perwakilan NTB dua periode ini mencontohkan program Desa Berdaya, wujud konkretnya dana Rp300 juta sampai Rp500 juta  per desa.

Ini adalah hasil kajian dan hitungan potensi APBD dan dana dana alternatif. Ide ini tidak saja membangun desa, tapi ada upaya upaya membangun potensi ekonomi dan UMKM yang ada di desa.

“Ini yang kami katakan, antara satu dan lain simultan, termasuk dana Rp300-500 juta untuk desa. Program kami ini saat ini menjadi atensi di publik,” pungkasnya.

Tujuh Visi Iqbal – Dinda

Wakil Ketua Tim Pemenangan Iqbal-Dinda, Dr. Adhar Hakim. Foto: Istimewa

Ekstraksi dari 70 agenda strategis itu tertuang dalam tujuh misi. Di antaranya, membangun masyarakat yang berkarakter dan unggul, produktif dan kompetitif.

Memperkuat ekonomi daerah, melalui peningkatan produktivitas  daya saing dan pendapatan perkapita masyarakat sebagai pondasi wujudkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi.

Membangun sektor industri komoditas unggulan sektor pertanian, peternakan, perikanan menuju terwujudnya industri agro maritim yang berkelanjutan.

Membangun sektor pariwisata berkualitas, industri kreatif serta mengembangkan seni budaya   dan prestasi olahraga daerah.

Memperkuat sistem mitigasi bencana, pengelolaan sumber daya alam yang ramah lingkungan dan investasi berkelanjutan.

Memantapkan infrastruktur dan konektivitas antar wilayah serta memastikan penegakan tata ruang yang berkelanjutan.

Mempercepat transformasi birokrasi menuju tata kelola pemerintahan yang bersih dan inovatif, serta kepemimpinan yang kolaboratif dari pusat, provinsi dan kabupaten kota sebagai pondasi percepatan pembangunan daerah. (*)

IKLAN

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button