Mataram (NTBSatu) – Santer isu Kejaksaan Agung (Kejagung) menjemput Bupati Bima Indah Damayanti Putri dan menjalani pemeriksaan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis, 12 September 2024.
Berhembus kabar Calon Wakil Gubernur NTB itu menjalani pemeriksaan terkait kasus pengadaan barang dan jasa di lingkup Pemkab Bima. Adanya penetapan tersangka terhadap bakal calon kepala daerah memperkuat isu pemeriksaan Bupati Bima.
Juru bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto yang dikonfirmasi menepis keras isu adanya pemeriksaan terhadap Indah Damayanti Putri.
“Negatif,” tegasnya menjawab pertanyaan NTBSatu via WhatsApp.
Menyinggung apakah yang KPK jadikan tersangka berasal dari NTB, Tessa tidak menjawab secara detail. Namun ia mengisyaratkan bahwa tersangka berada di daerah lain.
“Belum terinfo ke saya terkait daerah lain,” jelasnya.
Senada dengan itu, Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokopim) Setda Bima, Suryadin juga menipis adanya pemeriksaan IDP di lembaga antirasuah.
Bupati terbang ke Jakarta bersama sejumlah pihak Pemkab Bima untuk memenuhi undangan Kementerian Desa, melalui Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi.
“Untuk mengikuti rakor percepatan penerbitan sertifikat tanah transmigrasi di Royal Kuningan Hotel Jakarta,” ujarnya kepada NTBSatu.
Agenda Rakor itu untuk menandatangani komitmen bersama antara pemerintah daerah dan kementerian lembaga. Tujuannya, mempercepat penerbitan sertifikat tanah transmigrasi dan penyelesaian permasalahan transmigrasi.
“Pemkab Bima hadir bersama sembilan pemerintah daerah lainnya di Indonesia. Juga mengundang 10 Kepala Kantor Pertanahan kabupaten di wilayah tersebut,” tandas Yan. (*)
Sebagai informasi, saat ini Indah Dhamayanti Putri merupakan calon Wakil Gubernur NTB. Ia berpasangan dengan Lalu Muhamad Iqbal.
Pasangan Iqbal – Dinda sudah mendaftar ke KPU sebagai pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur NTB pada 29 Agustus 2024 lalu. (*)
