Kota Mataram (NTBSatu) – Partai Gerindra segera mengeluarkan rekomendasi untuk menentukan arah dukungannya di Pemilihan Wali Kota (Pilwalkot) Mataram 2024.
“Insya Allah kalau keterangan dan informasi yang saya dapat dalam Minggu ini keluar rekomendasi,” kata Ketua DPC Gerindra Kota Mataram, Abd Rachman, Senin, 5 Agustus 2024.
Saat ini, kata Rachman, keputusan itu masih dalam pembahasan di tingkat DPP. Termasuk bentuk rekomendasi yang keluar nanti apakah hanya sebatas rekomendasi biasa atau langsung B1KWK.
“Rekomendasi yang keluar nanti langsung untuk satu pasangan calon. Sama seperti waktu di Lombok Tengah kemarin,” ujarnya.
Alasan partai besutan Prabowo Subianto ini masih menahan surat rekomendasi untuk Pilwalkot Mataram, lantaran ingin benar-benar menyeleksi bakal calon dengan peluang menang yang besar.
Hal itu membuat partainya tidak ingin terburu-buru dalam mengambil keputusan. Meski di beberapa daerah lainnya, Gerindra sudah mengeluarkan rekomendasi tersebut.
“Kita tidak ingin buru-buru karena membawa amanah untuk Kota Mataram dalam lima tahun ke depan,” ungkapnya.
Wakil ketua DPRD Kota Mataram itu juga belum mengetahui siapa yang berhak menerima rekomendasi tersebut. Mengingat ada dua nama pasangan yang sudah mantap maju di Pilwalkot Mataram.
Di antaranya H. Mohan Roliskana dan TGH. Munjiburahman (Harum) serta Lalu Aria Dharma dan Weis Arqurnain (Aqur).
“Soal itu nanti kita lihat, ke mana arah dukungannya nanti,” bebernya.
7 Pasangan Calon Dapat Rekomendasi
Berikut pasangan Calon yang mendapat rekomendasi Gerindra:
- Pemilihan Gubernur, Dr Lalu Muhammad Iqbal dan Hj Indah Dhamayanti Putri.
- Pilkada Lombok Tengah, Lalu Pathul Bahri dan Nursiah
- Pilkada Lombok Barat, Nauvar Furqony Farinduan dan Hj Khaeratun.
- Pilkada Lombok Timur, Haerul Warisin dan Edwin
- Pilkada Sumbawa Barat, Fud Syaifudin dan Aheruddin
- Pilkada Sumbawa, Jarot dan Ashori
- Pilkada Dompu, Bambang Firdaus dan Syirajuddin
- Kabupaten Lombok Utara, Danny Carter.
Sebagai info, Partai Gerindra mengantongi lima kursi di DPRD Kota Mataram. Meski demikian, partai tersebut belum mampu mengusung calon kepala daerah sendiri. Artinya, harus membangun koalisi dengan partai lain agar memenuhi syarat minimal dukungan parpol. (*)
