Mataram (NTBSatu) – Peresmian Computer Security Incident Response Team atau CSIRT Kota Mataram akan berlangsung pada 24 Juli 2024 di Bogor, Jawa Barat.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Mataram, I Nyoman Suwandiasa, mengatakan Kota Mataram terpilih sebagai salah satu dari 12 kabupaten/kota yang akan dikukuhkan.
“Kita berhasil lolos proses asistensi yang ketat selama hampir enam bulan,” ujarnya, Kamis, 18 Juli 2024.
Lebih lanjut, Suwandisa menyebut Pembentukan CSIRT ini merupakan upaya Pemkot Mataram dalam merespon dinamika ancaman serangan serta insiden keamanan siber yang terus berkembang dan kompleks.
Tujuan pembentukan CRIST Kota Mataram untuk melindungi data elektronik milik Pemerintah Daerah, melakukan pencegahan, penanganan dan pemulihan insiden siber. Serta memperbaiki kerentanan pada sistem elektronik.
“Termasuk Petugas CSIRT akan bekerja untuk memantau dan menangkal potensi serangan siber, salah satunya penyusupan aplikasi judi online,” ungkapnya.
Fungsi CRIST Kota Mataram sebagai Satpam Digital
Peretasan memang telah terjadi di beberapa situs resmi milik pemerintah, yang menyebabkan fungsi website beralih menjadi iklan judi.
Nantinya, CSIRT ini akan berfungsi seperti satpam digital yang akan menjaga berbagai aplikasi dan situs web Pemerintah Kota Mataram.
“Banyak kan masalah terkait website pemerintah yang ada scam iklan judi atau konten tidak senonoh. Itulah yang akan kita antisipasi,” imbuhnya.
Adapun CSIRT Kota Mataram terdiri dari perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD). Tim tanggap siber ini memiliki kompetensi tinggi dalam menangkal serangan siber pada situs website pemerintah.
Untuk mendukung operasional tim, Pemkot sudah menyiapkan ruang sekretariat CRIST Kota Mataram yang ada pada bagian bawah gedung kantor Walikota.
“Saya sebagai Ketua Tim ini. Anggotanya ada tenaga teknis pranata komputer dari berbagai OPD seperti RSUD Kota Mataram, Badan Keuangan Daerah, dan Dinas Perizinan,” tukasnya.
Berdasarkan Data Kemenkominfo ada sebanyak 282 instansi pemerintah yang mencakup 56 kementerian terdampak serangan siber pada Juli lalu.
Ini bukan kali pertama serangan siber terhadap data instansi pemerintah terjadi.
November 2023 silam, sebanyak 204 juta data pemilih Pemilu 2024 diduga dibobol dari situs Komisi Pemilihan Umum (KPU), Akun anonim “Jimbo” mengeklaim sebagai man behind pencurian data tersebut.
Sebelumnya, Juli 2023, akun “Bjorka” membocorkan sekitar 34 juta data paspor warga negara Indonesia. Pada bulan yang sama, 337 juta data Dukcapil Kementerian Dalam Negeri terbobol oleh peretas dengan nama “RRR”.
