Mataram (NTBSatu) – Kegiatan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Gerbang NTB Emas (GNE) terpaksa molor lagi.
Penjabat (Pj) Gubernur NTB, Hassanudin mengatakan, hal ini terjadi lantaran ia akan bertugas ke luar daerah untuk beberapa waktu ke depan.
“Memang rencananya Minggu ini, iya. Tapi karena saya ada kegiatan di Jakarta, mungkin Minggu depan,” ujarnya pada NTBSatu usai acara PKK, di Gedung Graha Bhakti Praja, Rabu, 10 Juli 2024.
Sebelumnya, Pemprov NTB menjadwalkan RUPS GNE pada bulan Juni lalu.
Namun tidak dapat terlaksana mengingat adanya transisi pemerintahan dari Pj Gubernur sebelumnya, Lalu Gita Ariadi ke Pj Gubernur NTB saat ini Hassanudin.
Di sisi lain, kala itu memang sedang menunggu kesiapan dari jajaran GNE dan terbitnya laporan audit dari Kantor Akuntan Publik (KAP).
Hasanudin mengatakan, Pemprov akan melakukan evaluasi detail terkait dengan kinerja perusahaan, sekaligus pergantian top level manajemen PT GNE.
Pihaknya nanti akan melihat laporan keuangan, operasional, tata kelola sekaligus membicarakan beberapa permasalahan yang terjadi pada perusahaan daerah itu.
“Nanti kita telaah dahulu pertanggung jawaban dari Direksi GNE saat RUPS Minggu depan. Baru kita putuskan,” tukas Pj Gubernur itu.
PT GNE Kelola Sepuluh Lini Bisnis
PT GNE NTB merupakan salah satu perusahaan daerah yang diharapkan dapat mendorong geliat bisnis dan potensi ekonomi daerah.
GNE melakukan improvisasi dengan mengembangkan banyak lini bisnis.
Perusahaan tersebut mengelola 10 lini bisnis. Di antaranya ada 6 sektor yakni Manufaktur, Perdagum, Konstruksi, Properti, Agribisnis, dan Tenaga Kerja. Lalu menjalankan usaha Olahan kayu, Spandek dan baja ringan, Sistem Penyedia Air Minum (SPAM) dan Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa (PLTBm).
NTBSatu turut menerima informasi, bahwa ada pinjaman atau utang perusahaan yang nilainya mencapai puluhan miliar dan belum ter-recovery. Faktor masalahnya, akibat beberapa unit usaha yang jadi beban hutang investasi.
Perusahaan semakin goyah kala Direktur Utama GNE saat itu, Samsul Hadi terlibat kasus penyalahgunaan izin dan dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) untuk sektor perizinan SPAM di Kawasan Gili.
Disamping itu, berdasarkan data Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi NTB, GNE menyumbangkan persentase penerimaan yang paling kecil, dibandingkan BUMD lainnya yang sudah mencapai target pendapatan 100 persen pada tahun anggaran 2023.
GNE hanya mampu membagikan keuntungan dari investasi proyek pembangunan Rp403,23 juta atau hanya sebesar 28,74 persen dari target Rp1,4 miliar.