Mataram (NTBSatu)- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengakui bahwa isi LPG 3 kg yang dibeli masyarakat tidak selalu sesuai dengan ketentuan.
Plt Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Dadan Kusdiana, menjelaskan bahwa hal ini terjadi karena sifat fisik LPG dan perbedaan cara menghitung dalam menetapkan isi atau volume LPG 3 kg.
“Memang benar masyarakat tidak mendapatkan (penuh) 3 kg, tapi masyarakat tetap membayar jauh lebih murah dari LPG komersial,” ujar Dadan Kusdiana yang dilansir dari CNN.
Meskipun demikian, Dadan memastikan bahwa tidak ada pembayaran berlebih yang dilakukan oleh negara atas subsidi LPG 3 kg.
Kementerian ESDM melakukan verifikasi rutin setiap bulan kepada SPBE dan pembayaran subsidi dihitung berdasarkan volume LPG yang dikonsumsi masyarakat, bukan berdasarkan isi tabung.
Pernyataan Dadan ini ditentang oleh Komisi VII DPR RI. Wakil rakyat mempertanyakan transparansi pemerintah dan menilai bahwa masyarakat dirugikan karena membayar LPG 3 kg dengan isi yang tidak sesuai dengan ketentuan.
Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi Gerindra, Ramson Siagian, mengatakan, rakyat membayar 3 kg, tapi isinya bukan 3 kg.
“Jadi persepsinya 3 kg, padahal mungkin hanya 2,85 kg. Memang subsidi yang dibayar 2,85 kg setiap tabung, tapi kalau sampai 2,5 kg (isi tabung), yang 350 gram itu perlu dipertanyakan,” jelasnya
Kekhawatiran Ramson diperkuat dengan temuan viral Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan saat sidak ke sejumlah SPBE.
Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu menemukan tabung LPG 3 kg yang diisi di bawah volume seharusnya.
Situasi ini menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas pengawasan dan pendistribusian LPG 3 kg. Masyarakat diimbau untuk lebih teliti saat membeli LPG 3 kg dan melaporkan jika menemukan indikasi kecurangan. (WIL)
