Mataram (NTBSatu) – Pengembang Kurikulum Ahli Madya Badan Standarisasi Kurikulum dan Asesmen Pendidikan (BSKAP) Kemendikbudristek, Dr. Iip Ichsanudin, S.S., MA., mengungkapkan, bahwa masih banyak sekolah di NTB belum menerapkan Kurikulum Merdeka.
“Sejak diterbitkan Kurikulum Merdeka sampai sebelum adanya Permendikbudristek Nomor 12 Tahun 2024 diluncurkan, memang masih banyak sekolah yang belum menerapkan Kurikulum Merdeka termasuk di NTB,” ungkapnya dalam Seminar Pendidikan yang digelar 3 UPT Kemendikbudristek di Mataram, Jumat, 17 Mei 2024.
Hal ini disebabkan, sebelum adanya Permendikbudristek tersebut, tidak ada sekolah yang diwajibkan menerapkan Kurikulum Merdeka. Kecuali, sekolah-sekolah yang didorong menjadi prioritas seperti sekolah penggerak dan sekolah pusat keunggulan.
“Akan tetapi, saat diluncurkan Permendikbudristek itu, maka seluruh satuan pendidikan (sekolah) di seluruh wilayah Indonesia, termasuk NTB diharapkan bisa memulai mengimplementasikan Kurikulum Merdeka,” tegas Iip.
Pihaknya pun telah meminta kepada Dinas Pendidikan di daerah agar melakukan rekapitulasi jumlah sekolah yang belum menerapkan.
“Kami juga meminta UPT Kemendikbudristek melalui Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) dan Balai Guru Penggerak (BGP) untuk membantu melakukan proses pendataan dan pendaftaran implementasi Kurikulum Merdeka,” jelas Iip.
Sebab, dari data yang dimiliki BSKAP Kemendikbudristek, ditemukan sekolah-sekolah yang ingin mendaftar tetapi terkendala teknis. Maka, UPT seperti BGP maupun BPMP diarahkan bergerak aktif mengakomodir sekolah yang ingin menerapkan Kurikulum Merdeka.
“Penerapannya juga tidak harus langsung pada tahun ajaran mendatang, bisa juga pada tahun ajaran 2025/2026 atau 2026/2027. Sesuai kesiapan masing-masing satuan pendidikan,” tandas Iip. (JEF)
