Mataram (NTBSatu) – Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Berbasis Rumah Sakit (RS) Pendidikan secara resmi diluncurkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Jakarta, Senin, 6 Mei 2024. Program tersebut diyakini akan mampu mengatasi kekurangan dokter di Indonesia yang telah terjadi selama 79 tahun.
Berdasarkan data dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Indonesia masih kekurangan 29.179 dokter spesialis.
Sementara, saat ini Indonesia hanya memiliki 156.310 dokter. Dengan target 1 dokter umum untuk 1.000 penduduk, maka jumlah tersebut masih sangat kurang. Indonesia masih membutuhkan sebanyak 124.294 dokter umum.
Angka tersebut membuat Indonesia menempati peringkat ke-147 dalam pemenuhan rasio dokter. Selain itu, Bappenas juga mencatat ada sebanyak 2.700 lulusan dokter per tahunnya dari 24 program pendidikan dokter spesialis.
“Dengan 24 fakultas kedokteran yang dapat menyelenggarakan pendidikan dokter spesialis dan 420 rumah sakit dari 3.000 RS di Indonesia berpotensi menjadi Rumah Sakit Pendidikan, ini harus dijalankan bersama-sama agar segera menghasilkan dokter spesialis yang sebanyak-banyaknya dengan standar Internasional,” tutur Jokowi dilansir dari laman Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI, Selasa, 7 Mei 2024.
Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin mengatakan, sebenarnya telah banyak dokter relawan yang membantu sehingga kekurangan dokter di Indonesia tertutupi. Namun, distribusinya belum merata.
Berita Terkini:
- Pengendalian Inflasi NTB Telan Anggaran Rp295,33 Miliar
- Pembalap ARRC 2024 Sempatkan Nikmati Mandalika Sebelum Balapan
- Didampingi Staf Ahli Wapres, Aji Rum Kawal Penuntasan Lahan Pembangunan IAIN Bima
- Inspektorat Audit Investigasi Keuangan Rp32 Miliar PT GNE
- Aktivis Mahasiswa Lombok Timur Desak Dirut RSUD Soedjono Dipecat
Oleh sebab itu, Kemenkes yakin bahwa melalui Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit Pendidikan ini dapat mempercepat pemenuhan dokter di Indonesia.
Budi menerangkan kebutuhan jumlah dokter sesuai target baru bisa dipenuhi dalam kurung waktu 10 tahun. Namun, dengan adanya program baru ini maka diprediksi hanya membutuhkan waktu 5 tahun.
“Kita perlu mendistribusikan sekitar 29.000 dokter spesialis sampai ke level kabupaten/kota dan ini akan secara dinamis kita lakukan,” ujarnya.
Dirinya menyebut lulusan dari program ini akan setara dengan dokter spesialis lulusan program pendidikan dunia. Kemenkes telah mengajak kolegium dari dalam maupun luar negeri untuk menetapkan standar pendidikan. Selain itu, organisasi akreditasi Accreditation Council for Graduate Medical Education (ACGME) pun turut digandeng oleh Kemenkes.
“ACGME untuk bantu memastikan semua standar lulusan rumah sakit pendidikan di Indonesia sama dengan standar dari John Hopkins dan Mayo Clinic,” tandas Budi. (JEF)
