Mataram (NTBSatu) – Partai Amanat Nasional (PAN) berusaha jadi lokomotif membangun gerbong koalisi dengan partai partai lain. Tujuannya untuk membangun poros baru melawan dinasti Istana Kesultanan Bima yang saat ini mengisi memimpin di jajaran eksekutif dan legislatif.
Bupati Bima yang juga Ketua DPD Golkar Kabupaten Bima, Hj. Indah Dhamayanti Putri, diyakini akan mengusung anaknya sebagai Calon Bupati Bima. Muhammad Putera Ferryandi.
Saat ini, Ferryandi diketahui berstatus putra mahkota Kesultanan Bima, digadang gadang sebagai calon kuat berkontestasi ketika peluit Pilkada ditiup mulai September 2024 mendatang.
Ferryandi yang juga Ketua DPRD Kabupaten Bima diyakini punya kans kuat. Selain pengaruh trah Istana, juga parameter perolehan suaranya tertinggi di Pemilu Legislatif (Pileg). Suara Dae Yandi -Sapaan Muhammad Putera Ferryandi- Unggul di Dapil 2 sebanyak 8.000 lebih suara. PAN melihat Golkar yang akan mengusung Putra Mahkota ini sebagai tantangan serius. Sehingga diperlukan membangun koalisi besar untuk menghadapi Dominasi Golkar dan trah Istana.
“Saya berharap, saatnya partai partai besar ini bersatu. Agar bagaimana pemerintahan ke depan jauh lebih baik dari saat ini. Perlu ada perubahan. Perubahan kepemimpinan,” ujar Politisi PAN Kabupaten Bima, Rafidin, S.Sos kepada NTBSatu di Mataram, Jumat 3 Mei 2024.
Ia ingin ada poros baru yang melawan dominasi istana dalam kontestasi nanti. Partainya sedang membangun strategi agar Pilkada nanti terjadi head to head dengan kandidat yang diusung Golkar dan Istana.
Jika skenario ini berhasil, maka Pilkada Bima akan dinamis, terhindari dari kesan monoton. “Kalau kami bisa head to head dengan putra mahkota, kami yakin punya peluang menang,” ujar Rafidin yakin setelah mendapat arahan langsung dari Ketua DPW PAN NTB, H. Muazzim Akbar.
PAN pada Pilkada nanti mendorong arus perubahan kepemimpinan di Kabupaten Bima. Sebab 18 tahun terakhir, kepemimpinan dari Ferry Zulkarnain, ST (alm) berlanjut ke istrinya, Indah Dhamayanti Putri, akan berpeluang dilanjutkan anaknya, Dae Yandi.
“Sebab 18 tahun, hampir, tidak ada perubahan signifikan, terutama berkaitan dengan pembangunan di segala bidang,” kritik Rafidin.
Karena itu, ia membangun komunikasi dengan Partai partai peraih suara tinggi di Pileg. Seperti PPP, Nasdem, termasuk dengan PKS dan PDIP.
Berita Terkini:
- Daftar iPhone yang Harganya Anjlok Bulan Maret 2025, Borong Sekarang!
- Gempa Guncang Sejumlah Titik di Indonesia Hari ini, Dari Sumatera Utara hingga NTB
- Pemprov NTB Sediakan 4 Bus untuk Mudik Gratis, Berikut Cara Daftarnya
- Guru Ukit: Pelabuhan Batin Kaum Sasak Subaltern
- NTB Keluar dari 10 Besar Provinsi Termiskin di Indonesia
Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bima ini yakin akan mampu menciptakan poros baru dengan parpol tersebut. Ia percaya diri, meskipun jumlah perolehan kursi 4, turun dari lima kursi Pileg 2019 sebelumnya.
“Berkurang satu kursi, bukan berarti kekuatan politik kami menurun. Justeru ini jadi penyemangat kami untuk terus di barisan oposisi,” ujar mantan Jurnalis Suara Mandiri ini.
Rafidin juga sudah menakar kekuatan Golkar dan Istana dari setiap momen Pilkada. Baik saat Ferry Zulkarnain terpilih, berlanjut ke Indah Dhamayanti Putri. Rafidin melihat, persentase perolehan suara di Pilkada langsung saat itu, penguasaan suara relatif tidak terlalu besar dan merata.
Secara internal, ada dua skenario yang akan dijalankan untuk perebutan dapuk kepemimpinan di Kabupaten Bima. Pertama, mengusung kader organik. Saat ini, ada dua nama populer di kalangan internal, yakni Ady Mahyudi dan M. Aminurlah.
Di luar dua tokoh itu, sesuai diskusi dengan DPW PAN NTB, berpeluang mengusung kandidat non kader, asal sesuai kualifikasi partai lembang matahari itu.
Skenario kedua, jadi bagian dari koalisi Golkar. Pilihan ini mungkin saja diambil, tapi tetap mencermati dinamika.
Bisa saja PAN mengusung kader berpasangan dengan kandidat yang diusung Golkar. “Asalkan chemistry-nya ketemu. Tapi jika tidak, ya PAN akan tetap jadi kekuatan politik baru. Kami akan usung kader di Pilkada,” tegas Rafidin.
Karena itu ia berharap sejumlah parpol yang berpeluang mengisi kursi pimpinan DPRD dapat bergabung dalam koalisi yang mengusung tema perubahan. Seperti, PPP dan Nasdem. Termasuk PDIP dan PKB turut “digodanya” agar bergabung.
