Kota Bima (NTBSatu) – Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2023, tidak mencapai target.
Realisasi per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.853.277.733.180,51 atau 96,89 persen dari target yakni Rp1.912.844.180.878.
Bupati Bima, Hj. Indah Dhamayanti Putri menyampaikan, pada aspek pendapatan, yang terbagi dalam tiga komponen, yaitu PAD yang ditargetkan Rp175,4 miliar, terealisasi sebesar Rp159,6 miliar atau 91 persen.
Komponen lain adalah pendapatan transfer yang ditargetkan sebesar Rp1,73 triliun, terealisasi sebesar Rp1,69 triliun atau 97,51 persen.
“Demikian hal lainnya seperti pendapatan daerah yang sah, ditargetkan sebesar Rp3,83 miliar dan terealisasi sebesar Rp3,27 atau 85,33 persen,” kata Umi Dinda, sapaan akrab Bupati Bima, dalam Rapat Paripurna ke-5 DPRD Kabupaten Bima, Senin, 25 Maret 2024.
Berita Terkini:
- Kunker ke Surabaya, Komisi III DPRD NTB Nilai Perubahan Perda Penyertaan Modal Mendesak
- Diskursus Vol VI Overact Theatre, Menguak Sejarah Teater Kamar Indonesia
- Perjalanan Kepemilikan ANTV yang Kini Lakukan PHK Massal
- Sebelum Gubernur Terpilih Dilantik, Hassanudin akan Dievaluasi Kemendagri 9 Januari 2025
Sementara pada sisi belanja daerah yang dialokasikan sebesar Rp1,94 triliun dan terealisasi sebesar Rp1,85 triliun atau 95,34 persen.
Komponen belanja tersebut mencakup belanja Operasi yang dialokasikan sebesar Rp1,39 triliun dan terealisasi sebesar Rp1,32 triliun atau 94,61 persen.
“Untuk belanja modal, dialokasikan sebesar Rp251,3 miliar dan terealisasi sebesar Rp240,3 milyar atau 95,65 persen,” ujarnya.
Kemudian komponen lainnya adalah Belanja Tidak Terduga (BTT), dialokasikan sebesar Rp3,5 miliar dan terealisasi sebesar Rp1,77 miliar atau 50,64 persen.
Selanjutnya belanja transfer, dialokasikan sebesar Rp289,9 miliar dan terealisasi sebesar Rp287,4 miliar atau 99,12 persen.
Pada kebijakan pembiayaan daerah yang diarahkan pada Penerimaan Pembiayaan daerah pada Tahun 2023 sebesar Rp30,7 miliar dan terealisasi Rp29,9 atau 97,58 persen. Serta Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp1 miliar dan terealisasi Rp1 miliar atau 100 persen.
“Belanja tersebut direalisasikan pada 17 urusan yang menjadi kewenangan, 4 urusan pilihan dan 5 urusan penunjang,” pungkasnya. (MYM)