Mataram (NTBSatu) – Pj Wali Kota Bima, Mohammad Rum menghadiri pertemuan konsolidasi yang membahas peningkatan aksesibilitas dan konektivitas transportasi angkutan jalan di Kota Bima, Jumat, 8 Maret 2024.
Pertemuan yang diadakan di Convention Center Senayan, Jakarta itu dihadiri Direktur Angkutan Jalan/Angkutan Perkotaan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan RI, Suharto.
Pemkot Bima membahas berbagai isu penting terkait dengan pengembangan infrastruktur transportasi di Kota Bima. Salah satunya, peningkatan aksesibilitas dan konektivitas transportasi.
“Ini menjadi fokus utama pembahasan dalam upaya meningkatkan mobilitas dan pelayanan transportasi bagi masyarakat Kota Bima,” kata Mohammad Rum.
Pemkot Bima berkomitmen dan mendukung penuh upaya memperbaiki sistem transportasi angkutan jalan, tujuannya untuk meningkatkan kualitas hidup dan pelayanan publik bagi seluruh warga Kota Bima.
Berita Terkini:
- Gembar-gembor NTB Mendunia, Petani Jagung Menjerit Akibat Harga Anjlok
- Peternak Sapi Demo di Pelabuhan Gili Mas, 14 Ekor Mati karena Dehidrasi
- Maia Estianty Kenang Kebaikan Hotma Sitompul dan Sesal Rossa Lewatkan Telepon Terakhir Mendiang Titiek Puspa
- iPhone 17 Segera Meluncur, Bentuk Kameranya Jauh Berubah
Mohammad Rum menyebut, salah satu permasalahan Pemkot Bima berkaitan dengan transportasi adalah, minimnya mobil angkutan umum dan mobil angkutan sekolah.
“Pemerintah Kota Bima terus berupaya menumbuhkan kembali sistem transportasi massal dengan membangun skema kerjasama dengan pihak swasta agar dapat mengoperasikan armada angkutan perkotaan di Kota Bima,” katanya.
“Akan tetapi komunikasi tersebut sedikit terhambat karena beberapa investor mengeluhkan rendahnya indeks load factor jalan dan minimnya infrastruktur jalur layanan transportasi di Kota Bima saat ini,” sambung Mohammad Rum.
Sementara Direktur Angkutan Jalan/ Angkutan Perkotaan, Suharto menyatakan, pihaknya siap membantu Pemkot Bima terkait aksesibilitas dan konektivitas.
“Kalau sistem transportasi umum dengan mengupayakan bantuan beberapa unit mobil bus guna menstimulasi tumbuh dan berkembangnya sistem transportasi umum di Kota Bima,” ucapnya.
Menurutnya, bus tersebut hendaknya dikelola secara profesional dengan melibatkan sistem pengelolaan perusahaan daerah (Perusda) seperti kota lain di Indonesia.
Kementerian Perhubungan RI melalui Direktorat Perhubungan Darat sangat konsen melihat permasalahan sistem transportasi di daerah seperti yang dialami Pemerintah Kota Bima.
Dengan strategi intervensi pemerintah pusat seperti ini diharapkan akan memberikan kontribusi positif dalam merumuskan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem transportasi angkutan jalan di Kota Bima, serta membawa dampak positif bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kota Bima. (KHN/*)
