Mataram (NTBSatu) – Pemkot Bima melalui BPKAD setempat melaksanakan Sosialisasi Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) dan SIPD RI Tahun Anggaran 2024.
Asisten III Setda Kota Bima M. Saleh mengatakan, KKPD merupakan satu terobosan yang dicanangkan pemerintah pusat untuk efektivitas belanja di daerah.
KKPD sendiri merupakan kartu kredit yang dapat digunakan oleh SKPD untuk melakukan pembayaran atas belanja yang dibebankan kepada APBD, setelah kewajiban pembayaran SKPD dipenuhi bank penerbit kartu kredit sesuai dengan kewajibannya pada waktu yang disepakati.
SKPD berkewajiban melunasi kewajiban membayar pada waktu yang disepakati. SIPD merupakan amanat dari UU 23 Tahun 2014 Pasal 391, di mana Pemda wajib menyediakan Informasi yang dikelola dalam suatu sistem informasi.
Penggunaan SIPD dipertegas melalui Permendagri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, sehingga pada saat penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021, SIPD yang dirancang lebih adaptif, responsif, dinamis, inovatif dan akuntabel sudah mulai digunakan pemerintah daerah.
Berita Terkini:
- Hamdan Kasim Serahkan ke DPP terkait Perebutan Kursi Ketua DPRD NTB 2024-2029
- Buka Gerakan Aksi Bergizi di SMPN 2 Labuhan Badas, Haji Mo Soroti Penyakit Anemia dan Stunting
- Dikritik Gagal, Program Beasiswa NTB Bang Zul Justru Dipuji Asisten Profesor UK
- Pemkot Mataram Canangkan Bangun Bank Sampah Induk Senilai Rp800 Juta
“Kegiatan Sosialisasi KKPD dan SIPD RI merupakan agenda penting yang dilakukan dalam rangka pengelolaan keuangan daerah,” katanya, Senin, 12 Februari 2024.
“Kartu Kredit Pemerintah Daerah adalah hal yang baru, mudah-mudahan Pemerintah Kota Bima mampu mengimplementasikan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan Daerah, saya berharap agar seluruh peserta mengikuti kegiatan dengan seksama sehingga tidak terjadi hambatan-hambatan,” sambungnya.
Saleh berharap, SIPD dapat meningkatkan efisiensi dalam proses perencanaan dan penganggaran, serta pengawasan terhadap pelaksanaan perencanaan pemerintah lebih mudah dilakukan.
“SIPD berperan dalam menyediakan informasi kepada masyarakat terhadap penyelenggaraan Pemda sehingga menghasilkan layanan informasi yang saling terhubung,” jelasnya.
Kegiatan yang berlangsung di Aula Kantor Wali Kota Bima tersebut turut dihadiri Asisten III didampingi Kepala BPKAD Kota Bima, PPKeu, dan Bendahara pengeluaran se-Kota Bima. (KHN/*)