Dari delapan komponen belanja pegawai, empat di antaranya tumbuh positif belanja Tukin-Transito, Gaji dan tunjangan pegawai nonPNS, gaji dan tunjangan pejabat negara, dan gaji dan tunjangan TNI/Polri.
Untuk realisasi belanja barang hingga bulan Desember 2023 sebesar Rp3.558,48 miliar. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp602,62 miliar (16,93 persen) dibandingkan dengan tahun 2022 pada periode yang sama (y-o-y).
Lima komponen belanja barang tercatat tumbuh positif dibanding tahun lalu dan hanya komponen Belanja Pemeliharaan yang mengalami kontraksi (-2,48 persen). Secara nominal, realisasi terbesar ada pada komponen belanja barang operasional/nonoperasional yang mencapai Rp1.359,28 miliar. Belanja perjadin tumbuh tertinggi (33,35 persen) dengan nominal realisasi Rp389,47 miliar.
“Dari angka tersebut, 56,17 persen merupakan perjalanan dinas biasa dan sebesar 20,29 persen berupa kegiatan paket meeting dalam kota,” ungkap Maryono.
Baca Juga: Pengamat: Objek Wisata Alternatif, Pergeseran Berwisata Kelompok ke Individual
Maryono melanjutkan, realisasi Belanja Modal pada bulan Desember 2023 sebesar Rp3.157,7 miliar. Realisasi tersebut mengalami kontraksi sebesar -11,51 persen atau Rp363,33 miliar dibandingkan dengan tahun 2022 pada periode yang sama (y-o-y).
“Dari lima jenis belanja modal, penyerapan terbesar berada pada komponen belanja modal jaringan jalan dan jembatan dengan realisasi Rp2.736,16 miliar atau 86,92 dari total realisasi belanja modal. Dari nilai realisasi tersebut, 16,78 persen salur pada triwulan I, 17,68 persen pada triwulan II, 25,82 persen pada triwulan III dan 39,72 persen pada triwulan akhir,” jelasnya.
Realisasi Belanja Bantuan Sosial pada bulan Desember 2023 sebesar Rp20,59 miliar, mengalami peningkatan 26,35 persen atau bertambah Rp4,29 miliar dibandingkan dengan realisasi tahun 2022.
“Pagu alokasi belanja bansos 2023 tercatat Rp20,6 miliar. Tiga satker pengelola Bansos adalah UIN Mataram, IAHN Gde Pudja, dan Sentra Paramita Mataram,” tandasnya. (STA)
Baca Juga: Kembangkan Wisata Alternatif, Dispar Lombok Timur Minta Semua Desa Inventarisasi Potensi Wisata
