Mataram (NTBSatu) – DPRD Provinsi NTB menyikapi teror mutasi kepada 12 Kepala Sekolah (Kepsek) yang terjadi di Kabupaten Bima.
Anggota Komisi V Junaidi Arif menegaskan, kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTB, agar oknum-oknum yang bermain dan diduga meminta uang kepada Kepsek sebagai jaminan untuk tidak dimutasi segera dipecat.
“Jadi saya komentari agak keras di sini, dan menjadi tanggung jawab dari kepala Dinas secara teknis, untuk bagaimana memberikan bimbingan. Kalau tidak bisa dibimbing lagi, kenapa tidak dipecat saja,” tegasnya kepada NTBSatu Selasa, 9 Januari 2024.
Menurut Ketua PBB NTB itu, perbuatan semacam itu sangat mencoreng dunia pendidikan. Apalagi sampai membeli jabatan oleh para pejabat di lingkup Dinas Pendidikan.
Padahal, dunia pendidikan ini sangat diharapkan menjadi ujung tombak untuk mencerdaskan anak-anak NTB.
Berita Terkini:
- Jaksa Tetapkan 2 Tersangka Dugaan Korupsi KUR di Sembalun Lombok Timur
- Overact Theatre Gelar “Overact Fest IV 2024” dengan Dramaturgi “B Teater”
- KPU NTB Gelar Rapat Pleno Rekapitulasi Suara pada 5 dan 6 Desember 2024
- Asi Kalende, Bangunan Berusia Ribuan Tahun yang Masuk Rekomendasi Cagar Budaya
“Intinya, itu sangat disayangkan, ya kita bicara moralitas sudah ini, sudah terjadi degradasilah. Sedangkan di bidang pendidikan ini kita harapkan membuat orang cerdas,” paparnya.
Aksi yang dilakukan oleh oknum tersebut, seharusnya menjadi dasar untuk melakukan evaluasi di jajaran struktur pemerintahan terlebih pada Dinas Pendidikan sebagai leading sektornya.
