Mataram (NTBSatu) – Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di Kota Mataram sudah mulai berlaku sejak 1 Januari 2024, kemarin. Dalam upaya mengantisipasi adanya hal yang tidak sesuai dengan ketentuan penerapan UMK, Dinas Tenaga Kerja Kota Mataram membuat posko untuk para pekerja melaporkan maupun pengaduan.
Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Mataram, H Rudy Suryadi mengatakan jika adanya pekerja yang digaji di bawah UMK, bisa datang ke Disnaker Kota Mataram.
“Poskonya berada di kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Mataram, mereka hanya membawa laporan dan KTP, identitas pelapor pun tetap kami privasikan,” katanya Selasa 2 Januari 2024.
Seperti diketahui, UMK Kota Mataram tahun 2024 sebesar Rp2.685.000. Maka dengan adanya posko pengaduan UMK tersebut, Disnaker Kota Mataram bisa memberikan pelayanan dan pengawasan terhadap pembayaran hak pekerja sesuai dengan ketentuan yang ada.
“Selain pengawasan untuk penerapan UMK 2024, Disnaker Kota Mataram juga akan turun melakukan pengawasan ke beberapa perusahaan pada bulan ini,” jelasnya.
Berita Terkini:
- Gubernur NTB Nilai Satgas PPKS di Ponpes tak Urgen, Aktivis Anak: Justru Itu yang Belum Ada
- PPATK Sebut Korupsi dan Narkotika Jadi Kejahatan Tertinggi Tindak Pidana Pencucian Uang
- Sidang Perdana Gugatan Mobil Esemka dan Ijazah Digelar Besok, Jokowi Bakal ke Vatikan?
- Hakim Jatuhkan Vonis Dua Terdakwa Korupsi KUR BSI Petani Porang
Setelah itu, Disnaker juga akan memberikan imbauan kepada perusahaan di Mataram agar semua perusahaan membayar upah pekerja sesuai UMK 2024 yang telah ditetapkan.
“Tapi Alhamdulillah, sejauh ini selama saya menjabat belum pernah ada karyawan yang datang melapor terkait pembayaran upah di bawah UMK, terutama untuk perusahaan menengah ke atas,” katanya. (WIL)
