Mataram (NTBSatu) – Isu peniadaan debat untuk calon wakil presiden (cawapres) untuk pemilu 2024 mendatang sempat ramai di media sosial.
Sorotan utamanya diberikan, lantaran jika benar ditiadakan maka publik dinilai tidak akan bisa lagi mengamati kapasitas dan kapabilitas pemikiran dari masing-masing cawapres lewat debat yang seharusnya berlangsung.
Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah bahkan menilai jika debat cawapres ditiadakan untuk pemilu 2024 maka muncul kesan Komisi Pemilihan Umum (KPU) membela kepentingan salah satu kandidat, yakni Gibran Rakabuming Raka dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang maju bersama Prabowo Subianto.
“Kenapa? yang paling punya potensi menolak atau tidak percaya diri melakukan debat cawapres dipastikan adalah Gibran Rakabuming Raka,” kata Dedi, Sabtu (2/12/2023) seperti dikutip dari nasional.sindonews.com.
Pendapat itu disebut Dedi dilatarbelakangi kenyataan bahwa sosok Gibran adalah cawapres yang paling minim dari sisi pengalaman hingga kapasitas gagasan yang ditawarkan jika dibandingkan dengan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin yang berpasangan dengan Anies Baswedan, maupun Mahfud MD yang berpasangan dengan Ganjar Pranowo.
Berita Terkini:
- Pengendalian Inflasi NTB Telan Anggaran Rp295,33 Miliar
- Pembalap ARRC 2024 Sempatkan Nikmati Mandalika Sebelum Balapan
- Didampingi Staf Ahli Wapres, Aji Rum Kawal Penuntasan Lahan Pembangunan IAIN Bima
- Inspektorat Audit Investigasi Keuangan Rp32 Miliar PT GNE
“Muhaimin 30 tahun bagian dari parlemen Indonesia, Mahfud MD punya kelengkapan pengalaman dari politisi di parlemen, sebagai bagian dari yudikatif termasuk bagian dari eksekutif. Jadi KPU menurut saya sedang merencanakan sesuatu yang buruk kalau sampai debat cawapres itu dihilangkan hanya ada debat capres dan boleh didampingi oleh cawapres atau debat cawapres boleh didampingi oleh capresnya. Itu saya kira terkesan tendensius untuk membela salah satu kandidat,” tambahnya.
Karena itu, Dedi menilai peniadaan debat cawapres akan memberikan pretensi buruk bagi KPU terkait upaya membela kepentingan kandidat tertentu. “Akan terkesan sekali bahwa KPU seolah-olah melindungi Gibran,” lanjutnya.
