Sejumlah Anggota DPRD NTB Tepis Isu Minta Kenaikan Anggaran Pokir
Mataram (NTBSatu) – DPRD NTB menepis isu keinginan kenaikan agar anggaran dan Pokok Pikiran (Pokir) pada APBD tahun 2024.
Diketahui, penyampaian Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) telah selesai dilakukan.
Proses selanjutnya yakni, pembahasan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama dengan Badan Anggaran (Banggar) DPRD NTB.
Terungkap, APBD dari Rp5,7 Triliun diperoleh informasi akan naik menjadi Rp6,2 Triliun, atau melebihi ekspektasi.
Berita Terkini:
- Anggota DPRD NTB akan Diperiksa Massal Terkait Dana Siluman, Penyidik Berpeluang Menambah Pasal
- Pemprov NTB Dorong KEK Samota, Ini 6 Komoditas Andalannya
- Sektor Kelautan Jadi Penopang Ekonomi Desa Pukat Sumbawa
- Kuatkan Ketahanan Pangan, Desa Tatede Sumbawa Kembangkan Sektor Pertanian
Pemicunya, permintaan kenaikan anggaran dana Pokir. Namun, isu ini ramai-ramai dibantah Anggota DPRD NTB.
Politisi NasDem Raihan Anwar, menepis kabar permintaan kenaikan Pokir tersebut.
Ia menegaskan, kabar tersebut tidak bisa dibenarkan, mengingat proses pembahasan sedang dilakukan di Banggar.
“Belum tahu saya, belum dengar informasi, tanya pimpinan aja yaa,” tegasnya kepada NTBSatu Rabu, 15 Oktober 2023.



