Sejumlah Anggota DPRD NTB Tepis Isu Minta Kenaikan Anggaran Pokir
Mataram (NTBSatu) – DPRD NTB menepis isu keinginan kenaikan agar anggaran dan Pokok Pikiran (Pokir) pada APBD tahun 2024.
Diketahui, penyampaian Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) telah selesai dilakukan.
Proses selanjutnya yakni, pembahasan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama dengan Badan Anggaran (Banggar) DPRD NTB.
Terungkap, APBD dari Rp5,7 Triliun diperoleh informasi akan naik menjadi Rp6,2 Triliun, atau melebihi ekspektasi.
Berita Terkini:
- Kebakaran Hebat di Gili Trawangan: Enam Bangunan Hangus, Kerugian Ditaksir Capai Miliaran Rupiah
- Tanggapi Perlawanan Terdakwa Kasus Gratifikasi DPRD NTB, JPU: Sudah Masuk Pokok Perkara
- NTB Catat 985 Kasus Suspek Campak, Tiga Daerah Berstatus KLB
- Luncurkan 198.776 Sembako Ramadan, Bupati Lotim Tekankan Transparansi dan Akurasi Data
Pemicunya, permintaan kenaikan anggaran dana Pokir. Namun, isu ini ramai-ramai dibantah Anggota DPRD NTB.
Politisi NasDem Raihan Anwar, menepis kabar permintaan kenaikan Pokir tersebut.
Ia menegaskan, kabar tersebut tidak bisa dibenarkan, mengingat proses pembahasan sedang dilakukan di Banggar.
“Belum tahu saya, belum dengar informasi, tanya pimpinan aja yaa,” tegasnya kepada NTBSatu Rabu, 15 Oktober 2023.



