Mataram (NTB Satu) – Penjabat (Pj) Gubernur NTB, Lalu Gita Ariadi memberikan sinyal mutasi jabatan di lingkup Pemprov NTB.
Keinginan Gita Ariadi untuk memperbaiki tata kelola birokrasi sudah disampaikan sejak ia dilantik dulu, salah satunya dengan melakukan mutasi.
Namun hingga sekarang, kapan waktu pasti akan dilakukan mutasi tersebut, Gita Ariadi masih kuat menutupinya. Begitu pun ketika dikaitkan dengan informasi yang beredar, bahwa mutasi akan dilakukan usai MotoGP, ia pun enggan menjawab.
“Saya kemarin konsentrasi ke Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). Nanti dulu (mutasi), satu-satu lah,” kata Gita Ariadi kemarin.
Kendati demikian, ia memastikan dalam waktu dekat pihaknya akan melakukan normalisasi tata kelola birokrasi pemerintahan. Ini dilakukan demi memperbaiki tata kelola pemerintahan yang sebelumnya dianggap belum normal.
Berita Terkini:
- Rohmi Sentil Dinda Soal Banyak Alih Fungsi Hutan di Kabupaten Bima
- Penjelasan Bang Zul dan Umi Rohmi soal Dukungan TGB usai Debat Kedua Pilgub NTB
- Iqbal Pastikan Presiden Prabowo Dukung Nomor 3 di Pilgub NTB
- Debat Kedua Pilgub NTB: Rohmi Singgung Iqbal Saat Jadi Dubes Hanya Bawa Satu Bus Turis
Gita Ariadi mengungkapkan, dalam hal melakukan mutasi, tentu ada beberapa indikator yang menjadi penilaiannya. Seperti kinerja, kompentensi, fakta intrgritas, target-target pencapaian Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan akselerasi percepatan target kedepan.
Termasuk partisipasi pejabat Pemprov NTB dalam menyukseskan gelaran MotoGP Mandalika 2023 dijadikan sebagai ajang untuk evaluasi terhadap kinerja para Kepala OPD di lingkup Pemprov.
“Ada rencana MotoGP kita jadikan ajang evaluasi teman-teman (Kepala OPD), mana yang masih semangat mana, mana yang sudah mulai turun semangatnya, mau dipopot-popot (tegur) sedikit,” ujarnya.
Disampaikan Gita Ariadi, banyak hal yang harus diraih dengan kerja keras. Seperti mengatasi kemiskinan, menurunkan angka stunting, menjaga degradasi kualitas lingkungan, termasuk memastikan pelaksanan pesta demokrasi berjalan dengan baik.
Maka dari itu, reposisi atau mutasi terhadap sejumlah pejabat Pemprov perlu dilakukan, terutama pada pejabat-pejabat semangat kerjanya mulai menurun.
“Sehingga dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing harus pada posisi semangat prima semua,” tutupnya. (MYM)
