Habiskan Rp2 Miliar Tiap Tahun, Keberadaan Stafsus Zul-Rohmi Jadi Sorotan BPK

Mataram (NTB Satu) - Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah (Sekda) NTB, Muhammad Nasir mengungkapkan, anggaran yang dialokasikan untuk kebutuhan gaji Staf Khusus (Stafsus) masa kepemimpinan Zul-Rohmi sekitar Rp2 miliar. Adapun anggaran tersebut digunakan untuk membayar gaji Stafsus dengan jumlah 31 orang yang tersebar di beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi NTB. Beberapa Stafsus tersebut tersebar di Bappeda NTB, Dinas Pariwisata, dan Dinas LHK. "Sekitar Rp2 miliar lebih per tahun, dari jumlah Stafsus sekitar 31 orang yang tersebar di beberapa OPD," kata Nasir saat ditemui di Kantor Gubernur, Jumat, 29 September 2023. Berita Terkini: Keberadaan Stafsus, kata Nasir, menjadi temuan dan bahan pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan NTB. Hal itu yang akan menjadi evaluasi dari Pj Gubernur NTB, apakah keberadaan Stafsus ini akan dipangkas, dikurangi atau bahkan dihapus. "Ini yang menjadi salah satu temuan BPK, kita sudah lakukan evaluasi, saya mau melaporkan ke Gubernur, salah satunya soal Stafsus," ujar Nasir. Terpisah, Inspektur Provinsi NTB, Ibnu Salim mengatakan, apapun rekomendasi BPK yang sudah diberikan kepada Pemprov NTB harus ditindaklanjuti. Namun saat ini, lanjut Ibnu, belum ada rekomendasi BPK yang ia terima dari pihak Pemprov NTB. "Nanti setelah definitif melaporkan hasil pemeriksaan, baru saya pelajari dan ditindaklanjuti dalam waktu 60 hari, sekarang kan belum ada rekomendasinya ini," kata Ibnu. Ia menegaskan, jika hasil rekomendasi dari BPK tersebut sudah diterima, pihaknya langsung menindaklanjutinya. Tapi jika masih dalam konteks verbal dan belum dituangkan secara tersurat, maka belum bisa ditindaklanjuti. Berita Terkini: "Nanti untuk tindaklanjutnya detailnya apa rekomendasinya itu, apakah penghapusan, evaluasi, pengurangan, ya kita laksanakan," tegasnya. "Artinya dari hasil pemantauan BPK itu terlihat, pokoknya intinya hasil pemeriksaan dari BPK, Pemda wajib menindaklanjuti, kalau tidak akan jadi temuan," tambahnya. Ditanya soal temuan Inspektorat soal keberadaan Stafsus ini selama kepemimpinan Zul-Rohmi, Ibnu mengakui belum ada temuan. Pasalnya, yang melakukan penilaian terhadap kinerja Stafsus adalah Badan Kepegawaian Daerah (BKD). "Tidak ada, itu di BKD penilaiannya. Kalau di kami tidak ada. Tetapi kalau BPK sekarang mengevaluasi, hasil evaluasinya kita tindaklanjuti," jelasnya. Sementara itu, Penjabat (Pj) Gubernur NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi berencana memangkas jabatan Staf Khusus (Stafsus) masa kepemimpinan Zul-Rohmi. Dikatakannya, pemangkasan Stafsus ini sebagai salah satu bentuk penyehatan fiskal daerah. Keberadaan Stafsus yang tidak lagi memberikan kontribusi positif bagi daerah dinilai sebagai pemborosan anggaran. Selain Itu Gita Ariadi juga mengaku, pemangkasan Stafsus juga dilakukan dalam rangka normalisasi tata kelola birokrasi. "Kami katakan normalisasi tata kelola birokrasi, akronimnya NTB. Bagaimana implementasikan kalau NTB itu masih tidak efektif, tidak efisien kita coba bekerja menjadi lebih efektif dan lebih efisien. Kerangkanya itu," kata Gita Ariadi. Lebih lanjut ketika disinggung kapan akan dilakukan pemangkasan Stafsus, Gita Ariadi enggan berkomentar. Begitu pun ketika ditanya besaran anggaran yang dialokasikan untuk kebutuhan Stafsus itu. Berita Terkini: Keinginan Gita Ariadi untuk melakukan perombakan pejabat lingkup Pemprov ini sudah diisyaratkan usai dia dilantik menjadi Pj gubernur. Kemudian kembali diutarakan ketika memberikan arahan pada kegiatan sosialisasi Rencana Pembangunan Daerah (RPD) pada Jumat, 22 September 2023 lalu. Pada kesempatan itu, ia mengatakan lokomotif utama dari proses pembangunan NTB dalam masa transisi ini adalah birokrasi. Karenanya, dalam memaknai itu membutuhkan peran keberadaan birokrasi. Karena itu, normalisasi tata kelola birokrasi menjadi langkah pertama yang akan dilakukannya sebagai Pj Gubernur. (MYM)