Mataram (NTB) – Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) Akhdiansyah menyinggung soal Peraturan Daerah (Perda) yang saat ini banyak tidak aplikatif.
“Evaluasi kita itu ya tadi, hampir semua Perda yang dirumuskan oleh legislatif tidak bisa direspon, karena ada kepentingan politik,” ucapnya Selasa, 26 September 2023.
Berita Terkini:
- Penutupan TMMD ke-127 Digelar Besok, TNI dan Warga Rampungkan Program Desa
- Jelang Mudik Lebaran 2026, Komisi IV DPRD NTB Desak Perbaikan Jalan Rusak Dipercepat
- Wamen PKP Dorong Maluk Jadi Model Kawasan Tambang BerkelanjutanĀ Ā
- Kejati Mulai Kaji Status 15 Anggota DPRD NTB Diduga Penerima Suap
Agar Perda bisa berjalan dengan efektif, harus diturunkan melalui Peraturan Gubernur, agar setiap persoalan teknis dapat dilaksanakan oleh eksekutif.
“Cara menfasilitasi perda itu aplikatif yaa tadi, dengan buat Pergub-nya,” tutur Politisi PKB itu.
Lebih lanjut, mengena Peraturan Daerah yang diikuti dengan Peraturan Gubernur sebagai aplikasi teknisnya, ia menilai dengan langkah itu, setiap Perda yang dihasilkan dapat dianggarkan dalam APBD NTB.
