Perihal kesejahteraan masyarakat lokal, lanjut Iqbal, harus dipikirkan sendiri oleh pemerintah daerah. Bagaimana pemerintah daerah mengawal investasi tersebut agar memberi manfaat besar bagi kesejahteraan masyarakat.
“Diri kita sendiri yang harus menyiapkan. Sehingga kapitalisme ini tidak eksploitatif, tapi tetap memberikan dampak sosial bagi masyarakat,” jelasnya.
Berita Terkini:
- Dedikasi Kantor Berita ANTARA Cerminan Arah Pembangunan di NTB
- 8 Warga NTB Terdampak Konflik Suriah Dijadwalkan Tiba di Lombok 15 Desember
- Wamendag Upayakan UMKM NTB Tembus Pasar Internasional
- BMKG Peringatkan Potensi Banjir Rob di Pesisir Lombok, Tinggi Gelombang Mencapai 2 Meter
Ia pun meminta agar pemerintah menerapkan pembangunan inklusif, tidak hanya memikirkan kepentingan investor di atas kepentingan masyarakat.
“Dari pusat sampai RT jangan semua hotelnya, deviasinya dipikirin. Terus siapa yang pikirin masyarakat lokal supaya mereka ambil bagian secara utuh. Jadi pendekatannya harus inklusif,” ujarnya.
Iqbal sendiri merupakan pria kelahiran Praya, Lombok Tengah pada 10 Juli 1972. Ia menjabat sebagai Duta Besar Indonesia untuk Turki pada 7 Januari 2019 hingga 26 Juni 2023. (MKR)
