5 Tahun Perkhidmatan Zul-Rohmi, Jadikan NTB Mampu Mandiri Secara Fiskal

Mataram (NTB Satu) – Capaian dan prestasi terbaik dari Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Provinsi Nusa Tenggara Barat turut memparipurnakan kinerja Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, Dr. H. Zulkieflimansyah, M.Sc. – Dr. Ir. H. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd., dipenghujung masa jabatan 2018 – 2023.

Melihat indikator kinerja utama Bappenda Provinsi NTB, yakni pendapatan daerah yang target dan realisasinya semakin naik dari tahun ke tahun, bahkan pada tahun anggaran 2023 ini, dengan target proporsi pendapatan asli daerah lebih besar dibandingkan dengan pendapatan transfer pemerintah pusat, maka ini menjadi pencapaian terbaik sekaligus optimisme bersama bahwa Pemerintah Provinsi NTB telah mulai mandiri secara fiskal.

Artinya dengan baiknya perkembangan dan pertumbuhan pendapatan daerah akan menjadi kunci untuk meningkatkan akselerasi Pembangunan daerah, sesuai dengan dinamika serta gagasan dan program-program yang memang dibutuhkan oleh daerah. Kunci inilah yang juga menjadi parameter keberhasilan desentralisasi, yakni ketika daerah mampu mandiri secara fiskal untuk mengatur dan menentukan skala prioritas dalam menghadapi tantangan pembangunan dan menjawab isu-isu lokal yang berkembang.

Diketahui, dari target pendapatan daerah pada tahun 2023 ini ditargetkan sebesar 5,964 triliun rupiah lebih, dimana dari target tersebut, proporsi untuk pendapatan asli daerah direncanakan sebesar 2,985 triliun rupiah lebih dan pendapatan yang bersumber dari dana transfer pemerintah pusat direncanakan sebesar 2,978 triliun rupiah lebih.

“Sebagai perangkat daerah yang bertugas sebagai koordinator pengelolaan keuangan daerah, dengan dukungan penuh dari Gubernur dan Wakil Gubernur NTB kami selalu berusaha meningkatkan potensi dan capaian pendapatan daerah, baik melalui layanan samsat yang ada di seluruh wilayah NTB serta senantiasa berkoordinasi dan bermitra dengan berbagai stakeholders pendapatan daerah. Selain itu alhamdulillah tahun ini juga menjadi milestone bagi Provinsi NTB untuk terus meningkatkan kapasitas fiskal daerah, sehingga mudah-mudahan kedepan daerah kita semakin mandiri dalam pengelolaan keuangannya,’’ ungkap Kepala Bappenda Provinsi NTB, Hj. Eva Dewiyani, S.P., Rabu (30/8/2023) di kantornya.

Untuk komponen Pendapatan Asli Daerah yang terus mengalami kenaikan diantaranya adalah dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), yakni dari 437,16 Milyar rupiah lebih pada tahun 2019, naik menjadi 512,74 Milyar rupiah lebih pada tahun 2022, serta pada tahun 2023 ini ditargetkan mencapai 561,93 Milyar Rupiah lebih, dengan capaian dari tahun-ke tahun hampir seluruhnya melampaui target.

Guna terus menggenjot realisasi PAD dari sektor PKB ini, telah dihadirkan berbagai layanan dan inovasi. Diantaranya adalah tersedianya 93 unit layanan Samsat di masing-masing kabupaten/kota se-NTB, seperti layanan drive thru, samsat bantuan, samsat keliling, samsat desa serta dengan menghadirkan layanan e-Samsat Delivery untuk menjawab kebutuhan masyarakat pada era digital.

“Pajak kendaraan bermotor sampai saat ini merupakan salah satu primadona penerimaan PAD kita. Oleh karenanya kami juga terus melakukan berbagai perbaikan dan peningkatan layanan dan inovasi. Diantaranya adalah dengan meluncurkan e-Samsat Delivery. Jadi dengan inovasi ini masyarakat wajib pajak tidak perlu datang dan antre lagi. Cukup melakukan order melalui aplikasi, maka petugas kami akan langsung mengantarkan bukti bayar ke alamat yang dituju,” sebut Hj. Eva.

Berita Terkini:

Tidak hanya dari komponen PKB, realisasi pendapatan lain yang bersumber dari komponen pajak daerah seperti pajak bahan bakar kendaraan bermotor juga terus mengalami perkembangan cukup signifikan, yakni dari realisasi 230,10 milyar rupiah lebih pada tahun 2018, menjadi 412,839 milyar rupiah lebih hingga tahun 2022. Hal ini juga linear dengan pertumbuhan objek kendaraan bermotor dan berbagai aktifitas industri yang terus tumbuh dan berkembang di Provinsi NTB. Indikator ini juga setidaknya mampu menggambarkan progress program unggulan industrialisasi yang sudah on the track.

Demikian juga dari sektor pajak air permukaan yang pencapaiannya selalu melampaui target. Sehingga untuk komponen pembentuk PAD dari tahun ke tahun hingga 2022, secara keseluruhan mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

Hal ini tercapai berkat komitmen dan kinerja organisasi yang solid disertai sinergi dan kolaborasi seluruh mitra, diantaranya Kepolisian Daerah Provinsi NTB, PT. Jasa Raharja Cabang NTB, Pemerintah Kabupaten/Kota se-NTB serta perangkat daerah pengelola pendapatan daerah bersama stakeholders lainnya.

“Secara keseluruhan dari komponen pembentukan PAD, alhamdulillah mengalami kenaikan. Dengan melihat capaian ini dan tren perkembangan ekonomi kedepan, Pemerintah Provinsi NTB optimis bahwa berbagai program unggulan dan strategis dapat terus ditingkatkan optimalisasinya pada tahun-tahun mendatang melalui pembiayaan belanja yang bersumber dari pendapatan daerah. Kita juga optimis dengan meningkatnya target dan realisasi pendapatan daerah kedepan, diyakini dapat lebih maksimal menggerakkan program-program unggulan yang ada serta mampu menghadirkan pelayanan publik terbaik kepada masyarakat NTB,” harap mantan Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi NTB ini.

Oleh karenanya, berbagai potensi penerimaan daerah harus terus dikejar untuk bisa membiayai urusan, kewenangan dan tanggung jawab pemerintah daerah.

Bappenda Provinsi NTB dituntut untuk bisa menghadirkan inovasi dan kemudahan layanan. Apalagi pada tahun 2023, untuk pertama kalinya target PAD direncanakan lebih besar dari pendapatan transfer pemerintah pusat dan daerah, dengan proporsi 50,05 persen berbanding 49,49 persen.

Diantara upaya yang telah dilakukan antara lain dengan terus meningkatkan berbagai jenis layanan, diantaranya melalui unit layanan mobil samsat keliling yang tersebar di seluruh kabupaten/kota, menambah jam layanan serta membuat kebijakan insentif pajak kendaraan bermotor.

Demikian juga untuk mendorong transaksi non tunai dan mencegah potensi kerugian negara, juga telah tersedia layanan digital pembayaran PKB melalui samsat autodebet dan aplikasi e-samsat delivery dengan menggunakan QRIS (Quick Response Indonesia System).

Dalam rangka meningkatkan kesadaran wajib pajak, kegiatan sosialisasi juga terus dilakukan diberbagai instansi dan masyarakat secara luas. Misalnya melalui program samsat go to school untuk menyasar para pelajar yang telah memiliki izin untuk mengendarai kendaraan bermotor.

Kemudian juga sosialisasi ke pusat-pusat keramaian masyarakat seperti pasar dan lain sebagainya serta menggelar berbagai event seperti samsat night music sebagai sarana sosialisasi sekaligus bentuk apresiasi serta membangun kedekatan kepada masyarakat.

Guna mendorong peningkatan penerimaan dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) juga telah dilakukan kegiatan pemantauan penertiban penggunaan bahan bakar minyak (BBM) bersama pihak Pertamina dan KSOP Lembar untuk memastikan bongkar muat BBM berjalan dengan baik serta memastikan BBM bersubsidi terdistribusi dengan tepat.

Selain itu adanya kebijakan single tarif serta hadirnya aplikasi e-PBBKB juga akan memudahkan dalam validasi data PBBKB, percepatan penerimaan serta mencegah potensi kerugian.

Selain PKB dan BBNKB sumber-sumber pendapatan asli daerah yang potensinya terus ditingkatkan juga berasal dari pajak rokok dan pajak air permukaan.

Tahun 2022 realisasi pajak rokok menembus Rp. 425,13 milyar lebih, meningkat hingga 20,65 % dari tahun sebelumnya. Hal ini berkat upaya bersama Kantor Bea Cukai Kelas II Mataram melakukan pemantauan penertiban cukai rokok illegal dalam gerakan nasional gempur rokok illegal.

Terdapat juga upaya untuk meningkatkan penerimaan melalui retribusi daerah serta upaya-upaya koordinasi dan sinergitas untuk membangun ekosistem perekonomian masyarakat agar semakin berkembang.

Misalnya dengan membangun koordinasi dan sinergitas lintas sektor dalam mendukung kegiatan ekonomi masyarakat, mendorong berkembangnya kawasan industri hasil tembakau, melaksanakan intensifikasi obyek-obyek retribusi daerah.

Melaksanakan pengawasan pelayanan pada obyek retribusi daerah serta melakukan penyesuaian tarif terhadap objek retribusi daerah. Upaya ini cukup mampu meningkatkan pendapatan daerah dari penerimaan dana bagi hasil (DBH) sektor pajak maupun dari sektor sumber daya alam, sebagaimana realisasi tahun 2022 meningkat 19,35 persen dibandingkan tahun 2021.

“Inilah yang menjadi ikhtiar-ikhtiar Bappenda bersama seluruh jajaran UPTB UPPD se-kabupaten/kota dan tim pembina samsat serta mitra terkait, sehingga kita bisa mencapai target, bahkan melampaui target. Bappenda Insya Allah tetap kuat dan amanah,” terang Hj. Eva.

Tidak hanya dari capaian realisasi kinerja, tahun 2022 Bappenda Provinsi NTB juga berhasil meraih predikat juara 3 sebagai badan publik informatif dari Komisi Informasi Provinsi NTB. Predikat badan publik informatif tersebut mengindikasikan bahwa masyarakat dapat memenuhi seluruh hak dan akses atas informasi yang dibutuhkan. Termasuk dimana dan bagaimana masyarakat dapat mendapatkan layanan publik seperti pajak dan retribusi daerah yang akan ditunaikan.

Sebagai badan publik yang dituntut untuk terus menghadirkan pelayanan inovasi, Bappenda Provinsi NTB juga mendapat penghargaan sebagai perangkat daerah terinovatif lingkup Pemerintah Provinsi NTB tahun 2022 melalui inovasi e-samsat delivery. Berikut juga dengan penghargaan sebagai perangkat daerah yang mampu menerapkan eco office dengan kategori gold.

Dari sisi akuntabilitas kinerja, Bappenda Provinsi NTB memperoleh nilai A terhadap evaluasi penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP). Nilai ini menggambarkan bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator.

Semoga prestasi dan capaian ini menjadikan Bappenda Provinsi NTB semakin kuat dan amanah untuk memberikan layanan terbaik kepada masyarakat,” pungkas Hj Eva. (MIL)