Mahasiswa Unram Kaget 3 Prodi Dilebur ke Fakultas Hukum : Lubuk Hati Menolak Sebetulnya

Mataram (NTB Satu) - Universitas Mataram (Unram) belum lama ini melebur tiga prodi yang sebelumnya berada di bawah naungan rektor ke Fakultas Hukum. Keputusan tersebut tertuang dalam SK Rektor Unram Nomor 11673/UN18/HK/2023, Senin, 14 Agustus 2023. Tiga prodi yang dimaksud adalah Prodi Ilmu Komunikasi (Ikom), Hubungan Internasional (HI), dan Sosiologi. Keputusan yang terkesan tiba-tiba itu pun menimbulkan komentar dari para mahasiswa. Banyak dari mereka yang mengaku kaget dengan keputusan tersebut, bahkan merger tersebut dirasa aneh karena rumpun keilmuan yang dipikir tidak begitu dekat. "Agak aneh aja sih, apalagi teman-teman saya kaget terkait tiga prodi ini jadi naungan (Fakultas) Hukum. Terus setelah kita baca-baca, ternyata cuma jadi batu loncatan jadi Fakultas," ucap mahasiswa Ilmu Komunikasi, Lalu Agung. Baca Juga: KLHK Harapkan Provinsi NTB Jadi Contoh Perangi Perubahan Iklim Global Gerindra NTB : Jangan Bawa Nama Prabowo Kalau ‘Pindah’ ke Ganjar! Indosat Perluas Jaringan ke Pulau Sumbawa, Penambahan BTS 11 Kali Lipat Gerindra Kota Mataram Beda Pandangan Soal Keinginan Pathul Jadi Calon Gubernur NTB Hal senada juga disampaikan mahasiswa Fakultas Hukum, Dafa, yang mengaku kaget dengan kabar peleburan tersebut. Di sisi lain, mahasiswa juga bisa memaklumi keputusan tersebut demi kebutuhan yang mendesak, yaitu tiga prodi tersebut terancam tidak bisa melaksanakan wisuda dan menerima mahasiswa baru jika tetap dalam format yang sama. Walaupun, ia sebenarnya merasa berat hati dengan penggabungan itu. "Peleburan ini kan bukan bicara soal rumpun keilmuan, tapi karena kita tidak bisa menjadi Fakultas akibat persyaratan administrasi (belum terpenuhi). Mau tidak mau kita harus menerima keputusan seperti itu, walaupun dalam lubuk hati menolak sebetulnya," kata Muhammad Abdul Fajar, mahasiswa Hubungan Internasional. Kemudian, terdapat mahasiswa lain juga yang menerima dengan penuh hati keputusan tersebut demi kepentingan yang lebih besar. "Kalau saya sih gak masalah ya, selagi itu untuk kepentingan Universitas Mataram," ucap mahasiswa Fakultas Hukum, Samuel. Baca Juga: KLHK Harapkan Provinsi NTB Jadi Contoh Perangi Perubahan Iklim Global Gerindra NTB : Jangan Bawa Nama Prabowo Kalau ‘Pindah’ ke Ganjar! Indosat Perluas Jaringan ke Pulau Sumbawa, Penambahan BTS 11 Kali Lipat Gerindra Kota Mataram Beda Pandangan Soal Keinginan Pathul Jadi Calon Gubernur NTB Sebelumnya, tiga prodi tersebut berstatus di bawah kendali atau pengelolaan Rektor sejak berdiri tahun 2014. Namun, karena terganjal aturan akreditasi sehingga statusnya wajib diubah. Peleburan itu pun diakui harus dilakukan demi kepentingan kampus dan mahasiswa. Berdasarkan aturan terbaru Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi (Ditjen Diktiristek) Kemendikbudristek tentang akreditasi/re-akreditasi, prodi yang mengusulkan untuk akreditasi/re-akreditasi harus melalui Unit Pengelola Program Studi (UPPS), dalam hal ini adalah fakultas. Atas dasar itu, tiga Prodi tersebut diputuskan dilebur ke Fakultas Hukum. Jika tidak, mahasiswa terancam tidak bisa wisuda dan tanpa gelar sarjana. “Meskipun awalnya FH memang agak berat menerima kami, begitu pun kami juga agak berat untuk bergabung. Tetapi, mau tidak mau harus dilakukan agar menyelamatkan alumni dan mahasiswa kami,” jelas Ketua Program Studi Hubungan Internasional Unram, Prof. Muhammad Sood. Hal senada juga disampaikan Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi Unram, Dr. Ir. Agus Purbathin Hadi., M.Si. Peluang untuk meningkatkan akreditasi menjadi A (unggul) begitu besar bagi ketiga prodi saat re-akreditasi Oktober 2023 mendatang. (MKR) Baca Juga: KLHK Harapkan Provinsi NTB Jadi Contoh Perangi Perubahan Iklim Global Gerindra NTB : Jangan Bawa Nama Prabowo Kalau ‘Pindah’ ke Ganjar! Indosat Perluas Jaringan ke Pulau Sumbawa, Penambahan BTS 11 Kali Lipat Gerindra Kota Mataram Beda Pandangan Soal Keinginan Pathul Jadi Calon Gubernur NTB