Mataram (NTB Satu) – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) NTB melaksanakan Rapat Review Program dan Kegiatan Penurunan Kemiskinan di Provinsi NTB, yang dihadiri perangkat daerah terkait di Ruang Rapat Geopark Bappeda NTB, Selasa, 15 Agustus 2023.
Koordinator Bidang Pertanian Bappeda Provinsi NTB, Syamsul Hidayat menyampaikan, kegiatan tersebut dalam rangka menindaklanjuti hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Reformasi Birokrasi (RB), dan Zona Integritas (ZI) tahun 2023 fokus pada penurunan kemiskinan di NTB melalui pendanaan APBD dan APBN, yang akan dilaksanakan awal September 2023.
“Kami terus berusaha terhadap angka kemiskinan regular maupun kemiskinan ekstrem 3,29 persen yang ada di NTB agar dapat secara perlahan turun, karena berdasarkan Inpres Nomor 4 Tahun 2020, pemerintah memiliki target 0 persen pada Tahun 2024,” ucapnya.
Pada rapat tersebut, diharapkan setiap OPD telah menyiapkan map program, kegiatan dan subkegiatan sesuai DPA dan DIPA Tahun Anggaran 2023.
Harapannya, OPD dapat menyisir program kegiatan terkait kemiskinan sehingga dapat menurunkan angka kemiskinan di NTB.
Baca Juga:
- Dua Mahasiswa FAI Ummat Raih Prestasi Gemilang di MTQ Mahasiswa Nasional 2024
- Petugas Pengamatan Sebut tak Ada Erupsi dan Gempa di Gunung Sangeangapi
- BPBD: Kebakaran Ilalang, Bukan Erupsi Gunung Sangeangapi
- Satpol PP NTB Berantas 7.612 Batang Rokok llegal di Lombok Tengah
“Karena jika kemiskinan tidak turun atau bahkan meningkat, maka dapat berpotensi terhadap nilai SAKIP,” lanjutnya.
Sementara perwakilan Biro Organisasi NTB, Salahudin mengatakan, jika kemiskinan mengalami penurunan, maka akan mendapatkan SAKIP yang berkualitas, sehingga dana insentif daerah dari pemerintah pusat menjadi lebih besar.
“Mengingat waktu evaluasi yang sangat singkat, kita harus betul-betul meyakinkan bahwa apa yang kita laksanakan itu bisa kita sajikan kepada kemenpan-RB atas capaian, program dan kegiatan yang langsung berdampak pada penurunan kemiskinan,” kata Salahudin.
Beberapa hal yang akan dievaluasi oleh Kemenpan-RB yaitu Indeks SPBE, capaian akuntabilitas kinerja, capaian akuntabilitas keuangan, SPE, dan SKE.
“Dalam hal RB tematik lebih fokus dilihat dari penurunan kemiskinan, peningkatan realisasi, investasi, inflasi, serta penggunaan produk dalam negeri dan hal-hal penting yang terkait dengan digitalisasi pemerintahan. Dalam hal ini penurunan kemiskinan menjadi lokus perhatian oleh kemenpan-RB,” tutup Salahhudin. (MKR)
